Selamatkan Negara, Faisal Basri: Pertamina dan PLN Harus Dijaga

Editor

Rahma Tri

Kamis, 21 November 2019 09:17 WIB

Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri menilai ada dua Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga kinerjanya, yaitu PT PLN dan PT Pertamina (Persero). Jika kedua perseoran itu memiliki kinerja yang baik, maka akan menyelamatkan negara.

"Kalau itu dijaga tidak dirampok, udah bagus banget, karena itu dua perusahaan terbesar," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

Sehubungan dengan isu akan masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Pertamina, Faisal menilai akan ada perubah kinerja di perusahaan pelat merah itu. Namun menurut dia, jangan sampai Ahok dijerumuskan sendirian. "Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim."

Faisal menilai Ahok akan lebih baik masuk bersama tim yang juga masuk ke BUMN. "Kalau tanpa tim ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal

Dia mencontohkan Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Dirut Pertamina sebelumnya. Dwi adalah orang luar Pertamina yang saat menjabat tidak didukung bawahannya. "Kan repot, diganjal terus. Karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujar Faisal.

Ahok sebelumnya dikabarkan bakal menempati salah satu kursi strategis di perusahaan BUMN. Dugaan itu diperkuat setelah ia menyambangi kantor Kementerian BUMN untuk bersamuh dengan Menteri Erick Thohir pada pekan lalu.

Koran Tempo edisi Kamis, 14 November 2019, menulis Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” tutur sumber Tempo.

HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO | ANTARA

Berita terkait

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

1 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

1 hari lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

Kawasan Mandalika Terlistriki Energi Hijau, Beli REC dari PLN

1 hari lalu

Kawasan Mandalika Terlistriki Energi Hijau, Beli REC dari PLN

PLN NTB meneken Perjanjian Jual Beli Sertifikat Energi Terbarukan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

2 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

ITPLN Perpanjang Waktu Penerimaan Calon Mahasiswa

2 hari lalu

ITPLN Perpanjang Waktu Penerimaan Calon Mahasiswa

Institut Teknologi PLN (ITPLN) mengumumkan perpanjangan masa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 hingga 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

PLN Pulihkan Pasokan Listrik Pascaerupsi Gunung Ruang

2 hari lalu

PLN Pulihkan Pasokan Listrik Pascaerupsi Gunung Ruang

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan pasokan listrik Pulau Tagulandang yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara

Baca Selengkapnya

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

3 hari lalu

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pembeli LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di pangkalan atau penyalur resmi.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

3 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile

3 hari lalu

Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile

Kompetisi profesional kasta tertinggi di Indonesia yaitu PLN Mobile Proliga 2024 siap digelar mulai 25 April 2024. Untuk memudahkan pecinta voli yang ingin menonton langsung gelaran ini di lokasi pertandingan, tiket pertandingan dapat dibeli melalui aplikasi PLN Mobile.

Baca Selengkapnya