TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan telah menerima Keputusan Presiden soal pemberhentiannya sejak Senin, 18 November 2019.

Kendati baru diberikan, Fajar mengatakan Keputusan Presiden itu sudah keluar sejak 14 November 2019. "Jadi berlaku terhitung hari ini (Senin) untuk semua deputi dan sekretaris kementerian," ujar dia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 14 November 2019.

Hal ini sejalan dengan langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak semua deputi dan sekretaris kementeriannya terhitung mulai kemarin.

Setelah diberhentikan, Fajar berujar para bekas pejabat eselon I Kementerian BUMN itu akan diberikan penugasan lain, yaitu untuk menempati posisi di perusahaan-perusahaan pelat merah. Penugasan itu, kata dia, saat ini sudah diberitahu kepada mereka, namun belum berlaku.

Saat ini, Fajar mengaku sudah diberi pilihan mengenai perusahaan yang akan disinggahinya selepas dicopot dari posisi deputi. "Saya dikasih pilihan dua klaster di sektor industri," kata dia. Untuk mengisi kekosongan, Fajar mengatakan posisi lamanya akan ditempati oleh pelaksana tugas, yaitu Heri Purnomo.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga mengatakan saat ini masih ada satu deputi yang surat keputusan pemberhentiannya belum keluar, yaitu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro. "Yang belum Pak Aloysius Kiik Ro menunggu persetujuan administrasi, itu akan menyusul saja," kata dia.

Untuk sementara posisi yang kosong akan diisi oleh Asisten Deputi sebagai pelaksana tugas. Sambil menunggu, Arya mengatakan pengkajian dan pencarian untuk mengisi posisi tersebut secara definitif juga terus dilakukan. Ia berujar kursi kosong deputi mesti diisi oleh sosok yang kuat dalam birokrasi dan administrasi. "Yang pasti pengganti deputi adalah orang-orang yang bisa buat kita lari cepat."