Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
TEMPO.CO, Jakarta - Instrumen surat utang pemerintah khusus diaspora direncanakan dirilis pada medio 2020. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan penerbitan obligasi diaspora masih dalam tahap kajian.
"Obligasi diaspora masih kami kaji. Rencananya [dirilis] tahun depan, semester pertama," ujarnya di acara Green Sukuk Investor Day di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu, 16 November 2019).
Sebelumnya, Associate Director Fixed Income PT Anugrah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menilai rencana penerbitan tersebut cukup positif karena bisa menarik kontribusi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam pembangunan.
Selain itu, instrumen tersebut dipandang cukup potensial karena menjadi sarana memupuk kecintaan kepada negara. "Pasarnya cukup potensial,” ujarnya.
Menurut Ramdhan, aspek yang perlu diperhatikan yakni tingkat kupon yang ditawarkan setara dengan tingkat kupon pada instrumen lain bermata uang rupiah. Pasalnya, tujuan penerbitan surat utang ini untuk memperluas pasar sehingga diperlukan pemanis agar investor tertarik.
Selain itu, premi yang ditawarkan setidaknya 1-1,5 persen lebih tinggi dari global bond. Hal itu dilakukan agar investor terangsang untuk berinvestasi pada instrumen tersebut.
“Ada premi global bond 1-1,5 persen di atas global bond yang biasa. Untuk menarik [investor di masa] awal ya,” ucapnya.
