TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara menanggapi ramainya pemberitaan soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut-sebut bakal menempati posisi di jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa kewenangan menentukan pejabat di perusahaan pelat merah yang strategis berada di tangan presiden. Biasanya presiden akan meninjau para kandidat melalui mekanisme TPA.

"Belum dibahas TPA, belum. Saya dengar masih diproses (oleh Kementerian sehingga belum diajukan ke TPA)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Menurut Ma'ruf Amin, rapat terakhir TPA pada minggu ini baru membahas pemberhentian sejumlah direksi BUMN. "Yang khusus di TPA, (baru) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Tapi penggantiannya belum," tuturnya.

Namun demikian, Ma'ruf Amin tidak menjelaskan BUMN mana saja yang akan diganti direksinya. Sementara terkait pengajuan Ahok sebagai manajemen di BUMN, Ma'ruf meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden setelah mendengar masukan di TPA.

Kabar santer Ahok bakal dilibatkan mengelola BUMN muncul pada hari Rabu lalu. Saat itu ia mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk menemui Menteri BUMN Erick Thohir. Kepada wartawan, dia mengaku ditawari untuk bergabung dengan perusahaan pelat merah.

Keesokan harinya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkonfirmasi rencana penempatan Ahok di BUMN. Meski demikian, Jokowi belum memastikan jabatan dan perusahaan yang bakal ditempati bekas tandemnya di Pemprov DKI Jakarta itu. “Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi ini masih dalam proses seleksi,” kata Jokowi.

BISNIS