TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju agar rencana strategis tiap kementerian mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024.

"Saya ulangi lagi, tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi presiden wakil presiden," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna tentang RPJMN di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Jokowi menyampaikan keinginannya agar semua rencana program baik di pusat maupun daerah bisa tersambung menjadi satu garis lurus. "Sambung ke sasaran pokok, serta agenda prioritas nasional, lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian," ujarnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun ditugaskan Jokowi menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dan yang tertuang di RPJMN dan visi misi presiden-wakil presiden.

Selain itu, Jokowi juga menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat betul-betul tersambung dengan penganggaran, dan ter-deliver dengan baik oleh kementerian. "Jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian. Dan juga berbeda dengan yang dianggarkan Kementerian Keuangan. Harus sambung semuanya," kata dia.

Menurut Jokowi, agar rencana program pusat dan daerah bisa tersambung perlu ada sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menekankan harus ada kesamaan gerak langkah, tidak boleh ada yang melangkah sendiri-sendiri.