TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut punya lima program prioritas nasional bidang perekonomian. Lima prioritas itu ia beri tajuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan oleh Airlangga dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

Prioritas pertama, kata Airlangga, adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini Kemenko Perekonomian akan bekerja sama dengan talenta global serta didukung dengan program Kartu Prakerja, ekosistem ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan super deduction tax.

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi yang diterima oleh WNI yang mencari kerja, sedang aktif bekerja atau yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). "Berupa pembekalan kompetensi kerja bagi pengangguran (skilling), peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja (upskilling), dan alih kompetensi kerja bagi pekerja terdampak PHK (reskilling),” ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 November 2019.

Prioritas kedua, Airlangga menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkansumber-sumber pertumbuhan ekonomi, dan akses ke destinasi wisata. Proyek ini didukung dengan program Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan pengadaan tanah, dan kebijakan satu peta.

Lalu untuk prioritas ketiga, mantan Menteri Perindustrian ini akan menyederhanakan regulasi melalui penerbitan dua omnibus law yakni cipta lapangan kerja dan perpajakan. “Seperti yang sudah Presiden sampaikan bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang (UU) besar, yaitu UU cipta lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU,” ungkap Airlangga.

Adapun prioritsa keempat adalah penyederhanaan birokrasi melalui reformasi dan otomasi serta integrasi sistem layanan dengan dukungan program berupa ekosistem kemudahan berusaha, elektronifikasi keuangan daerah, dan sistem OSS (online singlesubmission).

“Prioritas penyederhanaan birokrasi ini adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital,” ujar Airlangga.

Prioritas terakhir, berkaitan dengan transformasi ekonomi. Dalam hal ini, Airlangga menuturkan, ia akan berusaha melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam, dan mengubahnya menjadi daya saing manufaktur serta jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.