Warga menggembala kambing di lahan kering yang ditanami padi berusia satu bulan, di Kampung Cimanggu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 2 Juli 2019. Pemrov Jabar menyebut, sebanyak 8.644 hektare lahan pertanian di Jabar mengalami kekeringan pada musim kemarau. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan program satu data untuk sektor pertanian bisa kelar pada 1 Desember 2019. Satu data pertanian tersebut nantinya akan langsung dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Batasnya 1 Desember 2019 nanti saya berharap saya sudah bawah satu data pertanian dan menghadap ke Bapak Presiden Jokowi dan tidak ada yang boleh keluar dari situ," kata Syahrul saat menjadi pembicara pada talkshow "Membangun Komunitas Petani, Peternak, Nelayan Cyber" di JiExpo, Jakarta Pusat, Ahad, 10 November 2019.
Menurut Syarul, program penyelesaian satu data pertanian tersebut merupakan program 100 hari bekerja, usai ditunjuk menjabat sebagai Menteri Pertanian. Langkah ini juga ditempuh, supaya pada tahun depan Kementerian sudah bisa menyusun program berdasarkan data yang komprehensif.
Pada 2018 lalu, persoalan data luas lahan pertanian dan produksi beras sempat menjadi polemik. Polemik itu terjadi antara menteri pertanian saat itu Amran Sulaiman dengan menteri perdagangan waktu itu Enggartiasto Lukita.
Keduanya saling mengklaim dan berbalas pernyataan di media massa terkait perlunya impor atau ekspor terkait beras. Banyak pihak menduga, hal ini terjadi karenanya tidak sinkronnya data terkait luas lahan pertanian dan proyeksi produksi dalam satu waktu.
Adapun, saat ini Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menyelesaikan satu data pertanian. Penyusunan satu data tersebut selain memanfaatkan pencitraan satelit juga melakukan pencocokan di lapangan dengan penghitungan konvensional.
Syahrul menjelaskan, nantinya data tersebut bisa diakses bebas dan dipegang oleh semua pihak yang berkepentingan. Mulai dari presiden, menteri hingga pemerintah daerah termasuk struktur terendah di level kecamatan dan desa.
Program satu data ini terus dipercepat penyelesaianya, sebab Syahrul mengatakan dirinya memerlukan data tersebut guna penyusunan program pertanian ke depan. Ia pesimis jika tak rampung, nantinya justru menghambat pekerjaan Kementerian Pertanain.
"Bagaimana mau kerja bener kalau datanya nggak jelas? Jadi saya akan selesaikan itu, nanti 1 Desember kamu tinggal kalibrasi dengan data yang ada. Saya tidak egois dan datanya cuma satu dari BPS," kata Syahrul.
