TEMPO.CO, Jakarta - Kegiatan tahunan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas bakal kembali digelar esok hari, Senin 11 November 2019. Meski dimulai esok hari, sejumlah merchant dan platfrom belanja dalam jaringan atau e-commerce telah menebar diskon, promo hingga cash back jauh-jauh hari.

Menanggapi hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta masyarakat atau konsumen untuk tetap mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional. YLKI mengingatkan supaya konsumen belanja berdasarkan pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want).

"Konsumen jangan makin konsumtif berbelanja dengan iming iming seperti paylater, yang pada akhirnya akan terjerat utang," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad 10 November 2019.

Selain itu, Tulus mengingatkan supaya konsumen mencermati segala bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskonnya. Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmick marketing, alias diskon abal abal.

Konsumen, kata Tulus, juga harus mengedepankan kewaspadaan dan kehati-hatian saat berbelanja online. Konsumen bisa mencermati profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan barang saat belanja online.

Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja dari market place atau platform e-commerce yang tidak kredibel, sehingga berujung pada konsumen yang justru tertipu. Sebab berdasar data pengaduan YLKI selama 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating tiga besar.

"Ironisnya prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen. Artinya, masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen," kata Tulus.

Karena itu, Tulus mendesak pemerintah supaya secara ketat mengawasi praktik belanja online, khususnya lewat Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan hingga Badan POM. Sebabnya, fenomena belanja online yang menguat ironisnya justru tidak paralel dengan kuatnya pengawasan oleh pemerintah.

DIAS PRASONGKO