Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) menyerahkan bantuan untuk korban banjir saat kunjungan kerja peninjauan banjir di Posko 2 pengungsian, SMA Negeri 2 Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019. Komisi V DPR dan Kementerian PUPR mengidentifikasi jalan, jembatan, infrastruktur jalan dan hal strategis lainnya yang rusak akibat banjir di Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menilai strategi pengembangan serta pembangunan kawasan perkotaan harus diimbangi dengan pembangunan di kawasan pedesaan.
"Kita tidak boleh memusatkan hanya pembangunan di wilayah perkotaan saja, tapi juga harus melakukan pembangunan di kawasan pedesaannya," ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono kepada Antara di Jakarta, Sabtu 9 November 2019.
Hadi mengatakan bahwa kalau berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, maka hal tersebut harus dikaitkan dengan pembangunan wilayah sekitarnya.
Menurut dia, pembangunan berkelanjutan perlu dimaknai sebagai keseimbangan antara pembangunan di kota dan desa. Jangan sampai, kata Hadi, desa mengalahkan kota, atau kota mengalahkan desa, jadi ada hubungan timbal balik antar keduanya yang secara bersama-sama.
"Demikian juga ke depannya infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR harus yang bersifat ramah lingkungan atau green infrastructure," kata Hadi.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024, poin-poin utama yang perlu dipenuhi yakni pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, dan perkotaan dengan pengarusutamaan infrastruktur hijau serta tanggap bencana.
Menurut Menteri Basuki, agenda prioritas pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.
Kemudian mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.
Menteri PUPR juga menginginkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) harus menjadi leader dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR.
BPIW ke depannya harus lebih kuat dalam melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Peran konsultan, lanjutnya, harus dipertajam misalnya dalam merencanakan lima destinasi wisata prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo lima tahun mendatang di mana konsultan dapat menghasilkan gagasan dan ide-ide yang aplikatif dan dituangkan dalam tahapan program yang lebih konkret.
