TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal desa siluman penerima dana desa yang belakangan ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Ia menilai desa siluman merupakan kasus lama.

Oleh karena itu, menurut Ganjar, pemerintah baik di tingkat pusat sampai ke daerah harus memastikan data desa adalah benar. "Itu kasusnya sudah lama, sekarang semuanya harus evaluasi. Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan kebenaran data tentang jumlah desa termasuk pemekarannya," katanya, Jumat, 8 November 2019.

Ia juga mengusulkan agar Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dibantu Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga camat untuk segera melakukan update data desa. "Harus dilakukan sekarang," ucapnya.

Kepastian data desa itu, menurut Ganjar, sebagai syarat agar pemanfaatan dana desa bisa jelas dan sesuai target. Sehingga di lima tahun pemerintahan Jokowi mendatang, dana desa bisa efektif mencapai target menurunkan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan serta target-target lainnya.

Soal temuan empat desa siluman yang ada di Sulawesi Utara oleh Kemendagri, Ganjar meminta hal itu agar segera ditindaklanjuti. "Itu tidak terlalu sulit, apalagi cuma empat. Dipanggil saja bupatinya, maka selesai," ucapnya.

Ganjar mengklaim penyaluran dana desa di Jawa Tengah sudah berlangsung sangat baik. "Sampai saat ini, semua berjalan dengan baik, dari segi pengelolaannya, peruntukannya serta manajemen lain."

Sejumlah manfaat pemanfaatan dana desa, kata Ganjar, terlihat dari banyak desa yang memiliki sejumlah inovasi, baik bidang teknologi, pertanian dan lainnya. "Yang menyenangkan, desa wisata tumbuh pesat di Jateng yang membuat banyak wisatawan datang," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengaku telah mendapat kabar adanya desa yang mendapat kucuran dana tapi tak memiliki penghuni. Dia mengatakan, fenomena ini bisa terjadi karena penyaluran dana desa yang ajek, sehingga membuat pemerintah kurang memperhatikan hal ini.

"Kami mendengar beberapa masukkan karena adanya transfer yang ajek itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 4 November 2019.

Sri Mulyani menuturkan, hal itu bisa terjadi karena adanya penyaluran dana desa yang ajek, sehingga pemerintah menjadi kurang memperhatikan detail terkait penyaluran. Oleh karena itu ia akan melakukan verifikasi terkait jumlah desa yang ada untuk mendapatkan penyaluran dana. “Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dana yang ajek atau setiap tahun."

BISNIS | DIAS PRASONGKO