TEMPO Interaktif, Jakarta:Pinjaman lunak untuk Indonesia tahun depan bakal berkurang. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto, mengatakan Indonesia sudah termasuk negara yang tidak eligible untuk mendapat pinjaman lunak."Karena GDP (pendapatan nasional bruto) kita sudah lebih tinggi, sehingga sudah lulus dari kategori negara yang perlu dibantu dengan soft loan," kata Rahmat di Jakarta Jumat (27/06). Dengan demikian jumlah pinjaman lunak yang diberikan kreditor akan semakin sedikit. Disamping itu, kata dia, negara-negara anggota lembaga keuangan seperti Asian Development Bank juga banyak. Di sisi lain akibat kenaikan harga komoditas banyak negara yang kondisinya lebih buruk dari Indonesia dan dinilai lebih perlu mendapatkan bantuan, sehingga sumberdayanya juga dialihkan ke negara-negara tersebut. Untuk itu, tahun depan pemerintah akan memfokuskan kebijakan pembiayaan anggaran kepada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sebelumnya Rahmat mengatakan tahun depan pemerintah akan menargetkan penerbitan SBN netto sebesar Rp 94,7 triliun.Gunanto E. S
Berita terkait
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
5 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Baca SelengkapnyaBayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
25 hari lalu
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
53 hari lalu
Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T
56 hari lalu
Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong
57 hari lalu
NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi
58 hari lalu
Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
58 hari lalu
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
58 hari lalu
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah
58 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta
59 hari lalu
Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Terkini Bisnis: Promo Gajian di Sejumlah Merchant Makanan, 11 Kereta Dihentikan saat Gempa Garut
3 jam lalu
Startup Asal Bandung Produksi Material Fashion Berbahan Jamur, Tembus Pasar Singapura dan Jepang
6 jam lalu
