DPR Minta LPS Tingkatkan Kepercayaan Nasabah terhadap Perbankan

Reporter

Antara

Rabu, 6 November 2019 14:49 WIB

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah saat open house di rumah dinasnya di kawasan Kebayoran, Jakarta, Sabtu, 16 Juni 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga merasa aman dan nyaman.

“Komisi XI DPR meminta LPS untuk meningkatkan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan rasa aman terhadap simpanan nasabah di perbankan,” kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Rabu, 6 November 2019, pada rapat kerja bersama LPS dengan agenda evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020.

Pada kesempatan tersebut, Komisi XI juga meminta Dewan Komisioner LPS untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran 2020 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019 sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Dito menyampaikan Komisi XI juga mendukung penguatan LPS untuk memastikan Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia.

“Terakhir, Komisi XI meminta LPS sebagai anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah menguatnya risiko pelemahan ekonomi global untuk disampaikan ke Komisi XI,” papar Dito.

Pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyampaikan bahwa industri perbankan dalam kondisi solid, yang tercermin dari berbagai indikator keuangan yang masih baik.

Halim menyampaikan rata-rata rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan per September 2019 berada pada kisaran 23,28 persen dengan rentang permodalan per kelompok bank umum kelompok usaha (BUKU) berada pada 22,07 persen-25,37 persen.

“Risiko kredit industri perbankan terpantau terkendali dengan rata-rata gross Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet sebesar 2,66 persen, relatif sama dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu,” kata Halim.

ANTARA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya