TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pengadaan barang dan jasa pemerintah menyasar industri dalam negeri. Ia menyayangkan banyak barang yang diimpor dari luar negeri padahal industri dalam negeri bisa memproduksinya.

Jokowi mencontohkan besarnya angka volume impor untuk pengadaan pacul dan cangkul. "Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor," katanya dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. "Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya, yang sudah berkembang benar, pacul dan cangkul harus impor?"

Ia lalu meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat desain strategi belanja pengadaan barang dan jasa yang mengembangkan industri dalam negeri. "Tolong didesain, ini baru satu barang (cangkul), barang lain masih ribuan. Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor," ucap dia.

Menurut Jokowi, barang impor memang harganya lebih murah. Namun hal ini mematikan industri dalam negeri dan berdampak pada tidak adanya penciptaan lapangan kerja baru.

Jokowi menginstruksikan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri meski harganya lebih mahal. Ia pun meminta agar pengadaan barang impor dipersulit. Ia beralasan hal ini untuk mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia.

"Persulit barang impar impor itu. Impar impor senangnya kita. Stop, lah. Ini duit APBN, APBD. Saya lebih senang kalau kita beli barang lokal meski harganya sedikit lebih mahal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Jokowi juga terlihat menahan marah saat membicarakan proses lelang di sektor konstruksi yang belum selesai, menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), pelaksanaan tender di sektor konstruksi pada 2019 yang masih berlangsung hingga kini mencapai Rp 31,7 triliun.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 tercatat mencapai Rp 304,1 triliun. Dari angka tersebut, yang masih berproses Rp 39,0 triliun dan yang sudah selesai sebanyak Rp 265,1 triliun.

Jokowi menjelaskan, sistem yang berjalan secara elektronik seharusnya memudahkan proses pengadaan barang/jasa ini. "Ini tinggal November, Desember, masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah yang seperti ini mau kita teruskan?," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga khawatir tender yang masih berjalan menjelang akhir tahun akan membuat pengerjaan konstruksi nantinya menjadi terburu-buru. Padahal, seharusnya proses lelang konstruksi sudah bisa selesai di awal-awal tahun. Jika November masih lelang maka pengerjaan proyek pasti berlangsung saat musim hujan.

"Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa, ya, kualitasnya jelek. Jembatan ambruk. SD ambruk. Karena kerja cepat-cepatan dan pas kerja, pas basah, hujan," ucap Jokowi sambil gesture tangannya menunjuk-nunjuk ke arah audiens.