TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mendapat kabar adanya desa yang mendapat kucuran dana tapi tak memiliki penghuni. Dia mengatakan, fenomena ini bisa terjadi karena penyaluran dana desa yang ajek, sehingga membuat pemerintah kurang memperhatikan hal ini.

"Kami mendengar beberapa masukkan karena adanya transfer yang ajek itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 4 November 2019.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengelar acara rapat kerja bersama antara Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 4 November 2019. Rapat tersebut digelar untuk membahas soal evaluasi kerja 2019 dan rencana kerja 2020.

Adapun hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani, saat dirinya menyampaikan terkait tantangan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Khususnya terkait belanja anggaran yang tidak sinkron antara pusat dan daerah.

Sri Mulyani menuturkan, hal itu bisa terjadi karena adanya penyaluran dana desa yang ajek, sehingga pemerintah menjadi kurang memperhatikan detail terkait penyaluran. Oleh karena itu ia akan melakukan verifikasi terkait jumlah desa yang ada untuk mendapatkan penyaluran dana. “Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dana yang ajek atau setiap tahun."

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkap bahwa meski setiap tahun pemerintah pusat terus menyalurkan dana desa, masih ada 20 ribu desa yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal. Karenanya dia menyebutkan kondisi ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini.

<!--more-->

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dalam lima tahun terakhir. Hasil tersebut juga terasa dari peningkatan kinerja pelayanan dasar publik.

Hasil tersebut juga terasa dari peningkatan kinerja pelayanan dasar publik.
"Seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat," kata Jokowi dalam sidang pembacaan RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Menurut Jokowi, tingkat kesenjangan di perdesaan tercatat telah mengalami penurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini. Rasio Gini semula 0,334 pada tahun 2015, kini menjadi 0,317 pada tahun 2019.

Tak hanya ketimpangan di desa, ketimpangan antardaerah pun diklaim Jokowi juga menurun. Data ini ditunjukkan dengan kesenjangan fiskal antardaerah sesuai Indeks Williamson juga turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.

Untuk diketahui, tahun 2020 mendatang, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2019, atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp 623,1 triliun.

Peningkatan alokasi tersebut, kata Jokowi, akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya. Sehingga, belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

FAJAR PEBRIANTO