Sri Mulyani Sampaikan Pesan Jokowi ke Dirjen Pajak Suryo Utomo

Jumat, 1 November 2019 11:39 WIB

Suryo Utomo (kiri) resmi menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019. Tempo/ Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan salah satu pesan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk Direktur Jenderal Pajak yang baru, Suryo Utomo. Ia mengatakan bos pajak pengganti Robert Pakpahan harus tetap memperhatikan iklim investasi dalam mengejar penerimaan negara.

"Karena itu adalah titipan yang diberikan langsung oleh Presiden kepada pak Suryo dan melalui saya agar Dirjen Pajak mampu tetap menjaga momentum penerimaan negara namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi. Suatu kombinasi tujuan yang berat dan tidak mudah," ujar Sri Mulyani saat berpidato dalam pelantikan pejabat eselon I dan eselon II lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Sri Mulyani menilai tugas yang diemban Suryo pada jabatan barunya ini sangat berat. Sebab, sekitar 70 persen penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memang berasal dari sektor pajak. Meski demikian ia optimistis dengan rekam jejak sebelumnya, Suryo dapat menjalankan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak.

"Beliau telah menjalani suatu perjalanan karier yang sangat lengkap untuk bisa menyiapkan diri di dalam posisi sebagai Dirjen Pajak yang dipercayai oleh Bapak Presiden untuk bisa menjalankan tugas ini," kata Sri Mulyani.

Selain soal penerimaan, Sri Mulyani ingin Suryo meneruskan reformasi bidang sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak. Ia ingin kompetensi nantinya tidak hanya dimiliki oleh level direktur dan direktur jenderal, namun juga pada tataran pelaksana hingga pemeriksa. "Harapannya kompetensi dan profesionalitas serta integritas dari ujung atas hingga ujung, di hulu dan hilir, di bawah semuanya seragam," tutur bekas Direktur Bank Dunia itu.

Di samping itu, Suryo juga diminta terus menata organisasi Ditjen Pajak dan mengelola pelbagai data baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, Sri Mulyani berharap organisasi dan tata kelola Ditjen Pajak semakin bisa mengelola dan memanfaatkan data-data tersebut untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

Suryo Utomo resmi didapuk sebagai Direktur Jenderal Pajak baru menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun. Pelantikan Suryo dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 1 November 2019.

Sebelumnya Suryo menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak sejak 2015 lalu. Sebelum menempati posisi tersebut, pria kelahiran Semarang 50 tahun lalu telah malang melintang di bidang perpajakan si sepanjang kariernya.

Beberapa posisi yang pernah ditempati oleh alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro angkatan 1992 tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I pada 2010-2011, Direktur Peraturan Perpajakan I 2011-2012, serta Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian pada 2015.

Sementara itu, aktivitas Suryo Utomo dalam empat tahun terakhir antara lain penyusunan Revisi Undang-undang Pengampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya pada 2016-2017, penyusunan RUU dan Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta aturan pelaksanaannya pada 2017. Selain itu ia juga terlibat dalam menjalankan Tax Reform 2017 serta penyusunan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

15 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

18 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya