TEMPO.CO, Manado - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengungkapkan praktik manipulasi data ekspor nikel. Menurut dia, pemerintah harus turun untuk menghindari hal-hal merugikan semacam ini.

"Nikel ore yang sekarang diselundupkan sampai tiga kali lipat lebih banyak daripada seharusnya. Kadarnya juga lebih tinggi dari kadar 1,7," kata Luhut di Manado, Jumat 1 November 2019. Luhut berkunjung ke Manado untuk membuka pelaksanaan Forum Archipelagic Island States-Startup Business Summit (AIS-SBS) yang berlangsung 30 Oktober-1 November 2019.

Karena itu, tutur Luhut, dirinya kini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat langsung menanganinya. "Pemerintah ingin KPK memainkan peran strategis. Seperti pada program pemerintah hilirisasi ini, ada manipulasi besar-besaran ratusan juta dolar, itu kan bisa triliunan rupiah," katanya.

Luhut memastikan mendukung penuh langkah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menghentikan ekspor nikel karena ada indikasi pelanggaran.
Luhut mengklaim perkembangan program hilirisasi nikel cukup memuaskan, "nickel ore" sekarang sudah sampai pada "carbon steel".

"Mudah-mudahan tahun depan sudah masuk pada produksi carbon steel, artinya nilai tambah kedua, sesudah itu masuk pada katoda kemudian kita masuk pada lithium battery, kemudian nanti terus saja masuk pada recycling program, kita recycle baterai-baterai bekas lithium," ujar Luhut. Ia bercita-cita, ketika kelak ekstrak nikel sebanyak 98,5 persen bahannya bisa digunakan, maka Indonesia memiliki cadangan nikel paling besar di dunia yaitu 22 persen.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa komisi antirasuah telah diminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan dalam hilirisasi nikel. Permintaan ini dilakukan setelah Luhut mendapati lonjakan ekspor nikel mentah per bulan yang mencapai 100 hingga 130 kapal. Padahal, biasanya per bulan hanya 30 kapal.

Febri mengatakan KPK telah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi terkait masalah tersebut. Rakor telah dilakukan dua kali pada 24 dan 25 Oktober serta akan berlanjut pada hari ini, Kamis 31 Oktober 2019.

Adapun Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi menyatakan sedang mendalami laporan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut volume ekspor nikel sudah jauh melebihi kuota. Luhut menyebut saat ini volume ekspor nikel telah mencapai lebih dari tiga kali kuota yang diizinkan.

ANTARA