TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengatakan proses perizinan investasi di Indonesia masih sangat rumit. Ia mencontohkan sektor investasi di bidang kelistrikan yang membutuhkan sampai 2.000 izin.

“Itu bisa tiga sampai empat tahun,” kata dia dalam konferensi pers terkait penyederhanaan eselon di institusi pemerintahan di Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019.

Izin yang diwajibkan kepada dunia usaha, kata dia, beragam bentuknya, mulai dari izin prinsip hingga izin usaha. “Izin tetangga, izin kiri kanan, macam-macam,” kata dia.

Menurut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memangkas proses yang ribet ini. Sehingga proses panjang ini menjadi hanya empat bulan saja.

Masalah inilah, kata dia, yang akan diselesaikan dengan cara pemangkasan eselon yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Tjahjo, proses penyederhanaan eselon ini ditargetkan akan rampung dalam waktu paling lama satu tahun saja,

Pemerintah, kata dia, berharap pemangkasan ini bisa menciptakan birokrasi yang lebih rampung. Sehingga pelayanan ke masyarakat pun bisa menjadi lebih baik. Pada akhirnya, keluhan-keluhan soal perizinan pada investasi bisa diselesaikan.

Sebab pada praktiknya di lapangan, kata Tjahjo, perizinan investasi saat ini masih lamban meski sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga, pemangkasan eselonisasi ini akan membuat struktur organisasi yang selama ini sangat hierarkis menjadi sangat sederhana. “Karena selama ini telah membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat,” kata dia.

FAJAR PEBRIANTO