Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat ditemui usai acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan 151 kursi jabatan di lingkungan kementeriannya saat ini masih kosong dan perlu segera diisi. Menurut Edhy, persoalan itu telah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Saya sudah koordinasi dengan Pak Pratikno dan Pak Presiden soal ini. Pak Presiden belum (merespons) detail," ujar dia saat ditemui sebelum menghadap Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa, 29 Oktober 2019.
Edhy menjelaskan, 151 kursi yang masih lowong ini terdiri atas jabatan eselon I hingga eselon IV. Meski telah melapor ke Istana ihwal kekosongan tersebut, Edhy mengatakan belum akan mengambil kebijakan.
Ia memastikan kebijakan pengangkatan pejabat eselon ini menunggu kepastian program perampingan jabatan yang dicanangkan Jokowi. Presiden sebelumnya mengatakan bakal berencana memangkas jabatan eselon tiga dan empat untuk mengefektifkan kinerja.
Ke depan, dua jabatan eselon ini akan ditransisikan ke jabatan fungsional. Menurut dia, kebijakan ini sedang dirembuk di lingkungan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
"Yang jelas intinya ini semua untuk perkuatan struktur kementerian. Kami sedang mencari jalan keluarnya," ujar Edhy Prabowo.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.
