TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan penunjukkan sejumlah pihak untuk mengisi posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak berhubungan langsung dengan adanya peningkatan investasi. Meski begitu, dia mengatakan susunan kabinet tetap memberikan sinyal adanya stabilitas politik.

Menurut Chatib, untuk bisa mendorong peningkatan investasi, yang perlu dilakukan pemerintah adalah penerapan regulasi yang lebih pasti dan mudah. Selain itu, pemerintah juga perlu menghapus aturan yang dianggap menghambat pelaksanaan penanaman investasi.

"Paling penting soal perizinan yang mudah, soal teknis kapasitas dari kualitas tenaga kerja dan soal aturan ketenagakerjaan yang mendukung, itu yang menentukan," kata Chatib ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Asia's Trade and Economic Priorities 2020, di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa 29 Oktober 2019.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi semester I 2019 tumbuh 9,4 persen menjadi Rp 395,6 triliun dari tahun lalu sebesar Rp 361,6 triliun secara tahunan atau year on year (yoy). Capaian ini setara dengan 49,9 persen dari target investasi sepanjang 2019 yang sebesar Rp 792 triliun.

Chatib menjelaskan, untuk bisa mendorong investasi, kombinasi banyak hal harus dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatakan stabilitas politik lewat terbentuknya kabinet dan penunjukan menteri mungkin hanya akan berpengaruh pada investasi dari sisi portofolio atau Surat Berharga Negara (SBN).

<!--more-->

Mantan Kepala BKPM ini mencontohkan, meski kabinet baru telah terbentuk, namun jika investor masih kesulitan dalam mendapatkan izin hal ini sama saja tak akan mendorong datangnya investasi. Begitu juga dengan aturan ketenagakerjaan yang saat ini dianggap belum memberikan kemudahan bagi pengusaha.

"Kamu mau kabinet udah pasti, tapi aturan tenaga kerjanya susah, walaupun kabinet baru ada kan kamu ngga bisa buka pabrik. Mau buka izin, tapi izin ngga dapat gimana kamu mau buka pabrik walaupun ada kabinet," tutur Chatib.