TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Korps Pegawai RI atau Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh meminta Presiden Jokowi mengkaji kembali rencana pemangkasan lapisan eselon dari empat menjadi dua secara komprehensif. Pasalnya, persoalan birokrasi, menurut dia, bukan hanya soal struktural.

"Apakah itu satu-satunya cara? Apakah dengan itu saja birokrasi jadi cepat, layanan publik jadi hebat, atau malah sebaliknya, justru terjadi kemacetan birokrasi?" kata Zudan dalam sambungan telepon kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2019.

Zudan mengambil contoh di dunia perbankan. Menurut dia lapisan struktural di perbankan bisa mencapai delapan hingga 12 tingkat. Namun tata kelola dan pelayanannya tetap bisa dianggap bagus. "Kenapa pelayanannya bisa dianggap bagus? Makanya pemerintah harus mengkaji ini secara komprehensif, jadi jangan hanya satu struktur saja."

Kajian itu pun, kata dia, mesti dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, sistem karir ASN, perlindungan hukum ASN, hingga intervensi politik kepada kehidupan birokrasi ASN. Dengan pergantian kepala daerah setiap lima tahun sekali, ASN tidak nyaman bekerja lantaran ada intervensi politik selama pilkada.

"Sistem hukum kita tumpang tindih sehingga ASN ragu-ragu saat ambil keputusan karena takut dikriminalisasi dan diperiksa kejaksaan dan KPK, serta ada temuan BPK jadi banyak sistem yang harus dibenahi termasuk regulasinya. UU di Indonesia sangat banyak dan menyulitkan ASN," ujar Zudan.

Karena itu, Zudan mengatakan pembenahan yang mungkin dilakukan ke depannya antara lain pembenahan aturan, mulai dari penyederhanaan, memastikan kepastian hukum, dan tidak multitafsir. "Jadi yang dibenahi bukan hanya struktur organisasi," kata dia. "Benahi kesejahteraannya, benahi sistem aturannnya, benahi sistem karirnya, benahi sistem perlindungan hukumnya, benahi sarana prasarana kantornya, dan gunakan teknologi IT."

Sebab, saat ini lambatnya pengambilan keputusan salah satunya terjadi karena pejabatnya terlalu banyak rapat atau rapat di luar kantor. Dengan penerapan teknologi, proses yang lama itu bisa dipangkas lebih cepat. "Bisa ditandatangani di mana pun karena sudah cek di laptop atau ipad. Jadi pola pikir pemerintah harus komprehensif, jangan cuma dalam struktur," kata Zudan.

Sebelumnya rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja, menurut Jokowi harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong dan birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.