TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha dan pendiri grup bisnis Mahaka, Erick Thohir, pada Rabu lalu resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam perjalanannya karirnya selama ini, Erick pernah menjadi sasaran teguran hingga pelaporan ke polisi oleh sejumlah pihak, berikut di antaranya:
1. Dilaporkan atas Kasus Penipuan
Insiden terbaru ini terjadi beberapa hari usai dilantik menjadi menteri. Mantan Wakil Kapolri yang juga Ketua Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Komisaris Jenderal Purnawirawan Oegroseno, ingin melaporkan Erick Thohir ke polisi.
Oegroseno hendak melaporkan Erick Thohir yang merupakan mantan Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI) karena tidak memberangkatkan delapan atletnya ke SEA Games 2019 di Filipina. Oegroseno menilai Erick telah melakukan penipuan.
Chef de Mission (CdM) Indonesia, Harry Warganegara menilai laporan ini salah alamat. Harry menyebut olahraga sudah memiliki hukum dan badan yang mengawasi. Jika ingin melapor, seharusnya Oegroseno tahu harus ke mana. “Urusan olahraga itu ada di BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia). Tidak ada urusannya dengan kepolisian. Tapi kalau mau dilaporkan silakan," ujar Harry pada Jumat, 25 Oktober 2019.
2. Kasus Korupsi Dana Sosialisasi Asian Games
Awal 2017, Erick Thohir yang masih menjabat sebagai Ketua KOI saat itu sempat terseret kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games. Lantaran, beberapa pejabat KOI menjadi tersangka yaitu Sekretaris Jenderal KOI, Dodi Iswandi; Bendahara KOI Anjas Rivai, serta penyedia barang dan jasa Iwan Agus Salim.
Erick memenuhi panggilan pemeriksaan dari polisi. Saat itu, kasus ditangani oleh Pola Metro Jaya. Setelah dilakukan pendalaman, polisi berkesimpulan Erick tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. "Tidak ada keterlibatan Erick Thohir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono pada Mei 2017.
3. Ditegur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Akhir 2013, Erick Thohir juga pernah berurusan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Saat itu, KPI menegur Erick yang menjabat sebagai Direktur Utama ANTV lantaran program siaran Campur-campur, yang ditayangkan ANTV pada 18 dan 21 November 2013 pukul 20.00 lalu.
Anggota KPI, Agatha Lily, pada akhir November 2013 menyebutkan program siaran Campur-campur tersebut melanggar beberapa pasal pada Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI. "Pelanggaran terhadap perlindungan anak, penggolongan program siaran, dan jam siar program horor dan supranatural," kata dia.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi
-
Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana
-
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat
-
Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi
5 jam lalu
Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. TKN siap jika Jokowi meminta kolaborasi penyusunan RAPBN 2025.
Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana
8 jam lalu
Prabowo dan Gibran pada Rabu malam ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Belum diketahui isi persamuhan tersebut.
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP
9 jam lalu
Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?
10 jam lalu
Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat
10 jam lalu
Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.
Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya
10 jam lalu
Gerindra Sumut mengutamakan kadernya sendiri di Pilkada 2024 untuk mewujudkan program Prabowo hingga ke tingkat desa.
Terkini: Jokowi Keluhkan Rp 180 Triliun Hilang karena Pengobatan ke Luar Negeri, Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam
11 jam lalu
Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masyarakat berobat ke luar negeri. Es krim Magnum ditarik karena mengandung plastik
Jokowi Sebut RI Kehilangan Devisa Rp 180 Triliun karena Masyarakat Pilih Berobat ke Luar Negeri
11 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kehilangan devisa US$ 11,5 Miliar atau Rp 180 triliun per tahun. Apa sebabnya?
Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran
13 jam lalu
Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak membuat tim transisi khusus untuk Prabowo-Gibran.
Jokowi Memuji Usaha Sambel Nasabah PNM Mekaar Sri Agustin
13 jam lalu
Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM Mekaar di Tangerang Selatan, Senin, 19 Februari 2024.