TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Eick Thohir dan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang membidangi infrastruktur, investasi dan pariwisata menyatakan akan melibatkan investor swasta secara aktif untuk mengembangkan lima destinasi wisata prioritas. Dengan melibatkan swasta untuk menggarap destinasi super prioritas ini, Indonesia diyakini dapat meningkatkan perolehan devisa negara dan memperbaiki defisit transaksi berjalan dari sektor pariwisata.

Usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR di Jakarta, Erick Thohir mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan dari investor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan di lima destinasi super prioritas. Namun, pembangunan yang mengandalkan sumber pendanaan dari APBN juga tetap dikerjakan.

Lima destinasi super prioritas itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Pengembangan lima destinasi super prioritas ini ditargetkan tuntas pada akhir 2020.

"Kami terus bersinergi sesuai dengan visi presiden untuk hasil yang akan dirasakan seperti penciptaan lapangan kerja,membangkitkan ekonomi nasional termasuk UMKM, dan tadi adanya investor investor dari luar negeri, dari berbagai pihak yang selama ini beliau (Presiden Joko Widodo) sendiri sudah dekati," kata Erick Thohir.

Dalam rakor yang diinisiasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono itu turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

<!--more-->

Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya dan Budi Karya Sumadi, selaku dua menteri yang sudah menjabat sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, membagikan informasi dan memberikan gambaran kepada para menteri yang baru terpilih. Mereka menjelaskan kondisi pengembangan pariwisata dan rencana-rencana yang akan dilakukan di 2020.

Hal itu karena pembangunan infrastruktur fisik yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan pertama Jokowi, harus dilengkapi dengan aliran investasi dari BUMN dan swasta, logistik dan strategi pariwisata yang efektif.

"Dengan demikian beliau-beliau (para menteri) bisa menyusun program. Ini yang kita terjemahkan untuk supaya segera untuk apa yang nanti kita bangun bisa dimanfaatkan oleh Menpar, Menteri BUMN, dan didukung oleh kepala BKPM," kata Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meminta Erick Thohir agar bisa mengajak perusahaan BUMN dan swasta untuk turut berinvestasi di pembangunan infrastruktur ke lima destinasi super prioritas. "Tidak mungkin kita mengandalkan dana APBN saja. Apalagi dengan kompetensi dan tugas tugas baru Kementerian BUMN untuk juga menjangkau dan kolaborasi swasta untuk turut serta berinvestasi," ujar Budi.

BISNIS