Gelar CEO Meeting, Ridwan Kamil Buka Peluang Investasi USD 59 M
Reporter
Ahmad Fikri (Kontributor)
Editor
Rahma Tri
Kamis, 24 Oktober 2019 18:46 WIB
TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar CEO & Ambassador Meeting (CABM) demi menjaring investasi dari banyak negara dan investor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk bekas Wakil Menteri Luar Negeri Kabinet Dino Patti Djalal, menjadi penasihat untuk mengorganisasikan pertemuan itu.
“Ini adalah contoh, kami sedang mempraktikkan door to door marketing utnuk Jawa Barat, bukan jaga warung. Kalau politik ekonomi jaga warung adalah tunggu orang datang, ada orang membeli. Enggak begitu,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Kamis, 24 Oktober 2019.
CEO dan Ambassador Meeting perdana ini dihelat di Hotel Hilton, Bandung, hari ini, Kamis, 24 Oktober 2019. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Duta Besar Polandia Beata Stoczyska, serta Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat.
Sementara petinggi perusahaan yang hadir di antaranya dari TVS Motor Company, Pevali Group International, Indo Bharat Rayon, Huawei Tech Investment, Rovert BOSCH Indonesia, Melchor Group Indonesia, Star Energy Geothermal, L’Oréal Indonesia Plant, serta Bank of China Jakarta Branch.
“Hari ini kami mengundang satu grup yang tadi didatangkan Pak Dino. Kami jualan investasi US$ 59 miliar untuk proyek infrastruktur. (Sektor) energi sendiri kan 30 milliar dolar, dan lain-lain,” kata dia.
Namun, Ridwan Kamil mengatakan, pertemuan tersebut tidak melulu menawarkan peluang investasi, melainkan juga menjaring keluhan investor yang menanam duitnya di Jawa Barat. “Di forum ini tidak hanya menjelaskan, tapi juga mendengarkan curhat. Salah satunya dari Korea, masalah buruh yang menuntut upah tinggi,” kata dia.
Ridwan Kamil menjanjikan, dirinya akan menjadi jembatan bagi investor di Jawa Barat untuk berbicara dengan pemerintah pusat mencarikan solusi dari persoalan lapangan yang muncul terkait investasi.
“Berharap saya membantu mereka melobi pemerintah pusat jika ada kesulitan-kesulitan yang levelnya memang tidak bisa diselesaikan oleh level provinsi. Mereka juga paham keterbatasan seorang gubernur dalam mengambil keputusan yang sifatnya nasional,” kata Ridwan.
