TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan tidak memiliki program 100 hari pertama. Namun demikian, Kementerian Perindustrian akan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pendahulunya, Airlangga Hartarto.

Agus mengatakan akan mempercepat produksi bahan bakar dengan kandungan nabati 100 persen atau mandatori B100 sesuai dengan arahan presiden. Sebelumnya, pemerintah menargetkan program B100 diterapkan pada 2022. Selain itu, Kementerian Perindustrian akan mengembangkan beberapa kawasan ekonomi dan meningkatkan koordinasi lintas lembaga dan kementerian untuk menghindari tumpang tindih regulasi.

“Itu tugas dari beliau [presiden]. Jadi, harus bisa kita laksanakan. Ada beberapa PR [pekerjaan rumah] yang disampaikan presiden dan juga mengenai pekerjaan yang belu sempat diselesaikan Pak Airlangga,” katanya usai Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian, Rabu, 23 Oktober 2019.

Beberapa arahan lainnya dari presiden yang menjadi titik berat kepemimpinannya dalam 5 tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pendidikan vokasional, transformasi manufaktur, dan pengembangan industri kecil.

Agus juga berencana untuk mengurangi impor konsumsi pada tahun depan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan resesi ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata impor konsumsi selama Januari—September turun 8,77 persen secara tahunan menjadi US$11,6 miliar, sedangkan impor bahan baku/penolong turun 10,22 persen menjadi US$93,4 miliar.

Tahun lalu, impor konsumsi naik 22,03 persen menjadi U$17,1 miliar dari realisasi tahun sebelumnya senilai US$ 14,07 miliar. Di samping itu, impor bahan baku/penolong naik 20,06 persen menjadi US$141,4 miliar.

“Substitusi impor itu perlu sekali. Impor itu harus produktif. Kalau yang non-produktif, yang tidak ada nilai tambahnya, yang di dalam negeri sudah bisa disediakan atau tersedia, itu harus kami evaluasi,” katanya.

BISNIS