TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Enny Sri Hartati mendukung keputusan Joko Widodo untuk kembali menjadikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan periode 2019-2024.

“Saya secara pribadi dibandingkan dia di Kemenko memang sebaiknya tetap di Kemenkeu karena secara kompetensi dan profesionalisme, saya yakin Bu Sri sudah terbukti lima tahun ini,” katanya saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.

Menurut Enny, kembalinya Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan juga dapat memberikan sebuah sinyal kepada masyarakat bahwa di Kementerian Keuangan memang diisi oleh orang yang terpercaya dan berkompeten. “Kalau mencari sosok yang benar-benar non partai dan profesional berkompeten mungkin Pak Jokowi pertimbangannya tidak bisa sederhana,” ujarnya.

Enny mengingatkan bahwa tugas Sri Mulyani ke depan akan lebih berat sebab ia harus bisa mempertahankan reputasi serta capaiannya pada periode sebelumnya seperti persoalan transparansi anggaran yang telah berhasil ditingkatkan.

“Budget transparansi pada 2019 di posisi 23 tadinya kan puluhan sehingga menunjukkan bahwa secara komitmen sudah mengalami suatu perbaikan,” katanya.

Sementara itu, tugas yang menanti Sri Mulyani adalah tidak hanya menjaga fiskal agar tetap stabil, melainkan juga harus bisa memastikan bahwa peran dari fiskal tersebut dapat benar-benar menjadi stimulus bagi perekonomian. “Ya artinya fiskal ini bisa efektif untuk menjadi pemompa darah atau pendorong berbagai macam kegiatan ekonomi agar mampu terealisasi baik melalui APBN maupun APBD,” katanya.

APBN diharapkan dapat mendorong perekonomian di sektor produktif sebab selama ini Indonesia dinilai terlalu didominasi oleh kegiatan konsumtif sehingga pemenuhannya melalui impor yang akan menciptakan defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. “Konsumsi itu yang menggerakkan ekonomi tetapi kalau konsumsi tidak mempunyai imbal balik dengan kegiatan produktif berpotensi akan terjebak pada middle trap income,” katanya.

Oleh sebab itu, Enny mengatakan bahwa Sri Mulyani harus mampu mengoptimalkan dan mengevaluasi berbagai kebijakan terkait belanja mulai dari postur dan distribusinya sehingga bisa lebih efektif dari sebelumnya. “Selama ini mulai dari postur dan distribusinya itu harus benar benar dipetakan keefektifitasannya. Mengapa tidak pernah ada efektifitas yaitu besaran yang terus meningkat tapi hasil tidak,” ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa, 22 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo meminta Sri Mulyani Indrawati mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia periode 2019-2024 dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan."Di dalam berbicara bagaimana kami bisa mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.