Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengecek pengoperasian runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, 8 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kementerian Perhubungan bukanlah kementerian yang bandel. Sebab, kata dia, Kemenhub selama ini selalu mendengar setiap masukan dari masyarakat, salah satunya pada kasus taksi dan ojek online.
"Itu Pak Dirjen Perhubungan Darat (Budi Setyadi), selama dua tahun ini hampir setiap hari saya kasih informasi masukan dari masyarakat, kami pun selalu siap berdiskusi," kata Budi Karya dalam konferensi pers paparan kinerja lima tahun Kemenhub di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.
Sejak menjabat sebagai menteri pada Juli 2016, persoalan taksi dan ojek online memang menjadi salah satu persoalan yang menyita perhatian penuh dari Kemenhub. Sebab, kehadiran taksi online sempat melahirkan konflik horisontal antara angkutan konvensional dan angkutan online. Sejumlah regulasi terbit, tapi berkali-kali gugur karena digugat publik.
Untuk taksi online, Budi Karya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan ini merupakan pengganti dari Permenhub 107 Tahun 2017 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Lalu untuk ojek online, Budi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Sejumlah poin diatur mulai dari keselamatan penumpang hingga batasan area operasi ojek online.
Jika dulu hampir tiap bulan terjadi demo ojek online, maka kini aksi tersebut mulai jarang terjadi. Akhir September 2019, sempat ada rencana dua ribu pengemudi ojek online demo di depan Gedung DPR. Namun akhirnya rencana itu batal. Pengemudi ojek online memilih menarik penumpang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi yang sehari-hari mengurusi ojek online, mengatakan isu ini memang menguras energinya sejak dilantik pada November 2017. Tapi saat ini, kata dia, persoalan taksi dan ojek online ini sedikit lebih reda. "Boleh saya sampaikan tahun ini sebagai puncaknya, tidak ada lagi persoalan," ujarnya.
Kini, kata Budi Setyadi, Kemenhub tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut dari taksi dan ojek online ini untuk menyesuaikan peraturan yang ada. "Sebab, Pak Presiden juga sampaikan bahwa profesi ini cukup menarik banyak pekerjaan bagi masyarakat kita," ujar dia.
