5 Tahun Jokowi, Memangkas Subsidi demi Ngebut di Infrastruktur

Minggu, 20 Oktober 2019 09:00 WIB

Kendaraan pemudik melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Memasuki H-2 Lebaran 2019, jalan tol Ngawi-Kertosono terpantau lancar. ANTARA

"Pola ini dilakukan mengingat skema pembiayaan pada proyek infrastruktur dalam kurun 5 tahun butuh Rp 1.400 triliun. Sedangkan pemerintah paling banter hanya bisa membiayai Rp 400 triliun. Kalau tidak pakai KPBU, APBN tak bisa menopang,” tuturnya.

  • Infrastruktur SDA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejatinya memiliki hajat membangun 65 bendungan hingga 2019. Keberadaan bendungan ini bertujuan untuk mencegah kekeringan, banjir, dan mendatangkan daya tarik wisata. Namun, dalam catatan kementerian, pemerintah baru mengelarkan 14 bendungan selama 2018.

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat mengunjungi Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019. Pulau Rinca dan Pulau Padar merupakan salah satu lokasi yang menjadi habitat komodo. TEMPO/Subekti.

Sedangkan pada 2019, jumlah bendungan yang siap beroperasi diperkirakan hanya 15. Itu berarti, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 36 bendungan. Kementerian PUPR menargetkan, pembangunan seluruh bendungan akan terlaksana pada 2022.

Selain bendungan, pemerintah telah membangun sejumlah embung. Kantor Staf Presiden mencatat, sepanjang 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR telah merealisasikan pembangunan 1.062 unit embung. Kemudian, Kementerian Pertanian membangun 4.343 embung. Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun 325 bendungan.

Untuk pengairan atau irigasi, Kementerian PUPR mencatat telah membangun jaringan baru di 1 juta hektare tanah. Kementerian juga merehabilitasi jaringan irigasi di 3,02 juta hektare. Sedangkan Kementerian Pertanian membangun jaringan irigasi tersier di lahan seluas 3,21 juta hektare.

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengingatkan agar perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan diperhitungkan dengan matang. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan. Ia mencontohkan, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

<!--more-->

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengklaim, selama 5 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia, mereka sudah meletakkan fondasi untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Salah satunya pada pembangunan infrastruktur. "Peringkat daya saing infrastruktur kita ada di 72 dari 141 negara, bayangkan kalau pemerintah tidak membangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot," ujar Lembong.

Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, selama lima tahun belakangan pemerintah sudah membangun infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan, pelabuhan laut, bandara, waduk, hingga Palapa Ring. Pembangunan infrastruktur tersebut disebut membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, misalnya membuka konektivitas dan melancarkan kegiatan ekonomi. Ia menyebut infrastruktur dibangun dengan pertimbangan jangka panjang.

Ilustrasi Palapa Ring (BAKTI)

Menurut Darmin pembangunan dari backbone ke sentra industri sudah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Jawa Timur. Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan di Jawa Tengah dan wilayah lainnya. Ia mengatakan terhubungnya jalur utama ke jaringan industri bisa menjadi modal bagi perekonomian Indonesia.

Karena itu, agar pemangkasan subsidi sejak 2014 itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, Darmin berharap pemerintah tetap membangun infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Catatannya, tak seperti masa 5 tahun Jokowi sebelumnya, kini pembangunan itu tidak lagi berfokus kepada infrastruktur backbone. "Kami memaksimalkan pembangunan dengan menyambungkan backbonedengan kawasan industri, sentra ekonomi, industri rakyat, kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata," ujar Darmin di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | MAJALAH TEMPO | ANTARA

Berita terkait

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

2 jam lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

3 jam lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

5 jam lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

5 jam lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

6 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

6 jam lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

6 jam lalu

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

7 jam lalu

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

PSI menargetkan kandidatnya yang berlaga di Pilkada 2024 harus menang, terutama di Solo. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

7 jam lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

19 jam lalu

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya