5 Tahun Jokowi, Memangkas Subsidi demi Ngebut di Infrastruktur
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rahma Tri
Minggu, 20 Oktober 2019 09:00 WIB
"Pola ini dilakukan mengingat skema pembiayaan pada proyek infrastruktur dalam kurun 5 tahun butuh Rp 1.400 triliun. Sedangkan pemerintah paling banter hanya bisa membiayai Rp 400 triliun. Kalau tidak pakai KPBU, APBN tak bisa menopang,” tuturnya.
- Infrastruktur SDA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejatinya memiliki hajat membangun 65 bendungan hingga 2019. Keberadaan bendungan ini bertujuan untuk mencegah kekeringan, banjir, dan mendatangkan daya tarik wisata. Namun, dalam catatan kementerian, pemerintah baru mengelarkan 14 bendungan selama 2018.
Sedangkan pada 2019, jumlah bendungan yang siap beroperasi diperkirakan hanya 15. Itu berarti, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 36 bendungan. Kementerian PUPR menargetkan, pembangunan seluruh bendungan akan terlaksana pada 2022.
Selain bendungan, pemerintah telah membangun sejumlah embung. Kantor Staf Presiden mencatat, sepanjang 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR telah merealisasikan pembangunan 1.062 unit embung. Kemudian, Kementerian Pertanian membangun 4.343 embung. Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun 325 bendungan.
Untuk pengairan atau irigasi, Kementerian PUPR mencatat telah membangun jaringan baru di 1 juta hektare tanah. Kementerian juga merehabilitasi jaringan irigasi di 3,02 juta hektare. Sedangkan Kementerian Pertanian membangun jaringan irigasi tersier di lahan seluas 3,21 juta hektare.
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengingatkan agar perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan diperhitungkan dengan matang. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan. Ia mencontohkan, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.
"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
<!--more-->
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengklaim, selama 5 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia, mereka sudah meletakkan fondasi untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Salah satunya pada pembangunan infrastruktur. "Peringkat daya saing infrastruktur kita ada di 72 dari 141 negara, bayangkan kalau pemerintah tidak membangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot," ujar Lembong.
Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, selama lima tahun belakangan pemerintah sudah membangun infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan, pelabuhan laut, bandara, waduk, hingga Palapa Ring. Pembangunan infrastruktur tersebut disebut membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, misalnya membuka konektivitas dan melancarkan kegiatan ekonomi. Ia menyebut infrastruktur dibangun dengan pertimbangan jangka panjang.
Menurut Darmin pembangunan dari backbone ke sentra industri sudah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Jawa Timur. Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan di Jawa Tengah dan wilayah lainnya. Ia mengatakan terhubungnya jalur utama ke jaringan industri bisa menjadi modal bagi perekonomian Indonesia.
Karena itu, agar pemangkasan subsidi sejak 2014 itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, Darmin berharap pemerintah tetap membangun infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Catatannya, tak seperti masa 5 tahun Jokowi sebelumnya, kini pembangunan itu tidak lagi berfokus kepada infrastruktur backbone. "Kami memaksimalkan pembangunan dengan menyambungkan backbonedengan kawasan industri, sentra ekonomi, industri rakyat, kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata," ujar Darmin di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | MAJALAH TEMPO | ANTARA