Luhut Pandjaitan: Mobil Listrik Jangan Bergantung Impor

Reporter

Antara

Rabu, 16 Oktober 2019 23:11 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengingatkan agar pengembangan mobil listrik jangan terlalu bergantung pada impor. Menurut dia, Indonesia telah memiliki sejumlah hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik mulai dari bahan baku baterai hingga sumber daya manusia (SDM).

"Harus dipikirkan bagaimana kita membuat sebanyak mungkin di dalam negeri, agar cost lebih murah karena market kita besar dan barang raw material kita juga punya, SDM-nya ada, teknologinya juga kita kembangkan bekerja sama dengan pihak luar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

"Kalau spiritnya seperti itu, kita pasti bisa. Jadi bagaimana kita menjual kehebatan kita ini, jangan kita hanya impor saja, kita buat di dalam, jadi menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, menambah pendapatan dari pajak dan sebagainya," kata dia.

Dia menyampaikan hal tersebut kala menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Gedung BPPT Jakarta.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU Kerja Sama Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai antara lain Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, BUMN serta pihak swasta yang terlibat.

Luhut mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program strategis itu. Ia juga mengatakan, kerja sama bisa terwujud berkat kerja tim yang baik antarkementerian, lembaga dan juga swasta.

"Kalau kita bersinergi seperti ini, pasti bisa kita wujudkan, kita tidak boleh berhenti di sini, segala macam aturan yang diperlukan akan kita penuhi. Yang penting kita harus team work, jangan jadi single fighter, karena team work itu akan bisa menyelesaikan banyak hal," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem kendaraan listrik, termasuk penyediaan kendaraan listrik dan Stasiun Pengisian Kelistrikan Umum (SPKLU).

Pasalnya, di tengah tingkat polusi yang semakin mengkhawatirkan, maka penggunaan kendaraan listrik secara massal adalah salah satu jawaban untuk mengurangi tingkat polusi tersebut.

"Kalau hal ini tidak kita wujudkan, maka dengan tingkat polusi yang sudah semakin parah ini, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya terhadap anak cucu kita, mereka nanti bisa menjadi generasi yang stunting akibat terpapar polusi. Polusi ini menjadi musuh bersama, dan salah satu yang akan kita lawan nanti adalah mengurangi polusi dari kendaraan bermotor dan salah satu caranya adalah dengan memakai kendaraan listrik," katanya.

Sejumlah dokumen MoU yang ditandatangani antara lain MoU Pengembangan Infrastruktur KBN antara PLN dengan LEN; MoU Kerja Sama Penyiapan Ekosistem SPKLU antara PLN dengan Bluebird, Bakri Autopark, MAB, Gojek, Grab, dan Trans Jakarta.

Berikutnya MoU Kerja Sama Penyediaan SPKLU antara PLN dengan Pertamina, Jasa Marga, Angkasa Pura II dan PT POS Indonesia; MoU antara PLN dengan BCA, Lippo Mall dan Taman Impian Jaya Ancol terkait Penyediaan SPKLU; dan MoU antara PLN dengan Nissan, BMW, DFSK, Mitsubishi, Gesits dan Tesla terkait bundling kendaraan listrik.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, dijelaskan bahwa PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan dalam rangka penyediaan infrastruktur listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Intan Cahyani menyatakan kesiapan perusahaan pelat merah itu atas penugasan tersebut. Sripeni mengatakan, penandatanganan MoU menjadi langkah awal dalam pengembangan kendaraan listrik.

"Setelah kami ditantang oleh Pak Menko, kami langsung membentuk tim, kami langsung bertemu door to door dan kami langsung menyiapkan MoU ini. Yang jelas kami sudah siap, kami sudah menyiapkan tim dan langkah selanjutnya dalam tempo satu bulan ini kami akan melakukan joint planning untuk segera menyiapkan perencanaan agar kami bisa cepat juga menyediakan SPKLU-nya," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Kemenperin: Pabrik Motor Listrik Baru Akan Groundbreaking Pekan Depan, Luasnya 54 Hektare

6 jam lalu

Kemenperin: Pabrik Motor Listrik Baru Akan Groundbreaking Pekan Depan, Luasnya 54 Hektare

Merek motor listrik ini sudah dijual di Indonesia, tetapi produksinya masih dilakukan di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali

7 jam lalu

Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali

Polri menyatakan kendaraan listrik untuk pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 telah siap digunakan.

Baca Selengkapnya

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

9 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

9 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

13 jam lalu

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

Presiden Jokowi juga menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang Indonesia pakai masih didominasi barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

14 jam lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

19 jam lalu

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

Aturan pengetatan impor dijamin tidak bebani industri manufaktur. Pelaku industri alas kaki menganggap aturan memperumit birokrasi dalam memperoleh bahan baku dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor

1 hari lalu

Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

1 hari lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Revisi Permendag 7/2024, Menteri Zulhas Pastikan Impor Tepung Terigu dan Pelumas Tidak Lagi Dibatasi

1 hari lalu

Revisi Permendag 7/2024, Menteri Zulhas Pastikan Impor Tepung Terigu dan Pelumas Tidak Lagi Dibatasi

Untuk beberapa komoditas bahan baku industri, aturan dikembalikan lagi ke Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya