TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan Kepolisian RI dan Kementerian Perhubungan dapat meniru Cina dalam membuat aturan kendaraan listrik. Jonan menilai lembaga yang berhak mengeluarkan surat kendaraan itu dapat meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam sektor transportasi.

"Kalau kita lihat di Beijing (Cina), kalau mau ngaturnya itu gampang yang bisa mendorong mobil listrik adalah Polisi dan Menteri Perhubungan, saya engga bisa," kata dia Economic Outlook Membangun Iklim Investasi di Sektor Migas' di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Dia menjelaskan, di Cina sendiri ada pembatasan untuk menerbitkan surat-surat untuk kendaraan yang berbahan bakar fosil. Jonan menuturkan, para warga Cina hanya bisa mendapatkan surat, dengan mengikuti lelang untuk mendapatkan nomor kendaraan. Lelang ini diadakan setiap enam bulan sekali.

"Karena di Tiongkok walaupun punya uang tapi tidak bisa beli mobil. Bisa beli mobil, tapi tidak bisa dapat plat nomornya, karna plat nomor itu diundi ada kuotanya," ujarnya.

Jonan mengungkapkan, saat ini pemerintah Cina telah membuat aturan baru untuk khusus kendaraan berbahan bakar listrik. "Beli mobil listrik langsung dapat plat nomor. mungkin ini yang perlu dijalankan. Kalau rekan-rekan di Polri bisa bikin begitu, bisa cepat nambahnya," kata di. "Sehingga engga ada lagi orang-orang yang protes atas kualitas udara yang semakin parah."

Menurut Mantan Menteri Perhubungan tersebut, energi fosil akan tetap dibutuhkan untuk sektor industri petrokemikal jika penggunaannya di sektor transportasi menurun.

"Dengan adanya ada rencana enerfi terbarukan, oil and gas masih penting gak? masih. Masa depan energi ada di petrokemikal, saat ini pengguna energi bukan hanya digunakan untuk traspotasi saja," tuturnya.