Palapa Ring Kelar, Indonesia Akan Tambah 3 Satelit Lagi

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Senin, 14 Oktober 2019 14:11 WIB

Presiden Joko Widodo saat peresmian pengoperasian Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Indonesia akan menambah tiga satelit lagi setelah Proyek Palapa Ring rampung. Untuk meningkatkan jangkauan internet, ketiga satelit tersebut bernilai total sekitar Rp22 triliun.

"Nanti setelah akhir 2022 itu kita ada satelit yang pertama, lalu tambah dua satelit lagi," kata Rudiantara usai peresmian proyek Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo hari ini, meresmikan proyek Palapa Ring di Istana Negara. Dalam peresmian ini dilakukan video konferensi dengan pejabat Pemda dari Merauke, Sorong, Rote, Penajam Paser Utara dan Sabang.

Menurut Rudiantara, tambahan tiga satelit itu diperlukan karena Indonesia harus mempunyai jaringan internet dengan kapasitas besar. Sebab, total sekolah di Indonesia yang belum terjangkau internat ada 90 ribu sekolah. "Juga semua puskesmas di seluruh Indonesia, semua rumah sakit, semua kantor desa harus terkoneksi dengan kecepatan internet yang tinggi, bukan yang lemot," kata dia.

Menurut dia, total kewajiban pemerintah dalam Palapa Ring sekitar Rp22 triliun, kurang lebih sama dengan satelit nanti 2022. Pemerintah masih perlu membangun 4.000 BTS (Base Transceiver Station) lagi sampai 2020. "Setelah itu diharapkan sudah merdeka sinyal, dengan desa yang ada masyarakatnya itu bisa 'di-cover' oleh sinyal selular maupun akses internet," tambah Rudiantara.

Untuk Palapa Ring sendiri, dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Pembiayaan yang diterapkan dengan skema availability payment (AP), memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi.

"Konsorsium 'built operate on transfer' jadi konsorsium yang membangun, mengoperasikan, memiliki aset sampai 15 tahun baru ditransfer ke kita. Kan sudah ada yang operasi tahun lalu jadi 2018, tambah 15 jadi 2033 yang sudah palapa ring barat dan tengah, karena sudah operasi dan sudah ada yang dibayar ke konsersium," jelas Rudiantara.

Proyek Palapa Ring ini bermula sejak Juli 2007, diawali dengan penandatangan konsorsium pembangunan jaringan serat optik di Kawasan Indonesia Timur (KIT) oleh tujuh operator telekomunikasi. Namun, konsorsium itu mengalami kendala hingga akhirnya terbengkalai hampir satu dekade.

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan "back bone" atau tulang punggung serat optik nasional, yang menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer. Tiga ruas back bone, yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur. Proyek itu terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku.

ANTARA

Berita terkait

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

56 menit lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

1 jam lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

2 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

15 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

17 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

18 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya