TEMPO.CO, Jakarta - World Bank menyoroti ketimpangan antardaerah di Indonesia yang masih tinggi. World Bank menilai bahwa ketimpangan antardaerah tetap menjadi tantangan meski pemerintah cukup berhasil menekan angka kemiskinan.

World Bank menemukan bahwa sepanjang Maret 2018 hingga Maret 2019 terdapat 6 provinsi yang mengalami peningkatan angka kemiskinan. Adapun 28 provinsi lain sudah mampu menekan angka kemiskinan.

"Secara partikular, wilayah Indonesia bagian timur merupakan wilayah yang tergolong lambat dalam menekan angka kemiskinan," dikutip dari laporan World Bank dengan judul 'East Asia and Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk' yang dilansir Bisnis.com, Sabtu 12 Oktober 2019.

World Bank mencatat provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Jakarta dengan masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 3,5 persen.

Papua masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, di mana masih ada 27,5 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Data BPS juga mencatat bahwa pengentasan kemiskinan di desa tidak sebaik di perkotaan. Per Maret 2019, jumlah penduduk miskin di kota tercatat sebesar 6,69 persen dari populasi, sedangkan di desa tercatat mencapai 12,85 persen.

Apabila menggunakan tolok ukur internasional yakni purchasing power parity (PPP), diproyeksikan hanya 4,3 persen dari penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2019

Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan 2018 dimana masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih mencapai 4,9 persen dari keseluruhan populasi.

Apabila dibandingkan dengan data BPS, dapat ditemukan bahwa per Maret 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 juta orang atau 9,41 persen dari keseluruhan populasi.

Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Maret 2018 dimana tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari populasi.