TEMPO.CO, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5 persen pada 2020. Padahal dalam proyeksi yang sama pada April 2019, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 5,2 persen.

Selain Bank Dunia, World Economic Forum (WEF) merilis laporan berjudul Global Competitiveness Report 2019. Laporan itu mencatat bahwa daya saing Indonesia melorot 5 peringkat ke posisi 50 padahal sebelumnya berada di posisi 45. Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau lebih rendah 0,3 poin dibandingkan pada tahun lalu.

Merespons, dua laporan itu Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam menilai ada yang perlu segera diperbaiki terkait kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satunya, kata dia, terkait kebijakan pemerintah dari sisi fiskal khususnya soal penerimaan pajak.

"Sekarang pemerintah sudah berikan insentif perpajakan, tapi di sisi lain pemerintah juga naikkan target penerimaan pajak, ini kebijakan yang tidak konsisten enggak sejalan," kata Piter ketika dihubungi Tempo, Jumat 11 Oktober 2019.

Menurut Piter kebijakan yang tidak konsisten tersebut yang kemudian berdampak pada pertumbuhan investasi dan konsumsi menjadi tertahan. Sebab, jika target pajak naik artinya ruang investasi dan konsumsi untuk tumbuh menjadi sempit.

Kemudian, yang kedua, kebijakan lain yang menurut Piter perlu dikawal adalah rencana penerbitan omnibus law untuk ikut memperbaiki iklim investasi. Sebab, kata Piter, penerbitan kebijakan tersebut belum tentu menjadi solusi atas ruwetnya persoalan izin di Indonesia.

Piter mengungkapkan selain persoalan izin yang menghambat investasi, ada faktor lain yang seringkali menghambat. Beberapa diantaranya seperti pembebasan lahan, koordinasi pusat dengan daerah dan juga inkonsistensi pemerintah pusat dalam pelaksanaan izin.

Sedangkan yang terakhir, adalah kebijakan moneter yang longgar atau tidak terlalu ketat. Dalam hal ini adalah persoalan suku bunga tinggi yang bisa membuat biaya ekonomi juga ikut merangkak naik.

"Jadi kebijakan-kebijakan itu yang diharapkan kondusif bagi perusahaan maupun masyarakat. Artinya, kebijakan itu bisa memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan," kata Piter, dari Core.