TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, salah satu hal yang membuat investor lebih tertarik merelokasi pabriknya ke Vietnam daripada ke Indonesia adalah persoalan tanah.

Sofyan Djalil menjelaskan, dampak perang dagang Amerika Serikat - Cina menyebabkan 33 perusahaan keluar dari negeri tirai bambu. Namun, dari 33 perusahaan yang hengkang dari Cina itu, tidak satu pun yang melirik Indonesia sebagai tujuan investasi mereka.

"Pasar yang besar saja tidak cukup menarik, karena banyak sekali persoalan-persoalan teknis dalam hal pertanahan. Kalau investor pergi ke Vietnam, tanah tidak dengan sistem penguasaan negara, sehingga tidak ada mafia tanah," kata Sofyan pada konferensi pers di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019.

Salah satu alasan yang menghambat investasi asing ke dalam negeri, kata Sofyan Djalil, adalah birokrasi izin pertanahan yang berbelit-belit. Selain itu sengketa tanah akibat ulah mafia juga banyak terjadi.

Padahal, Indonesia tengah menggenjot investas asing. Tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menambah devisa negara.

Sofyan menyadari, selama ini pemerintah telah keliru dalam melakukan pendekatan soal pemanfaatan lahan. Seharusnya tanah dipandang sebagai fasilitas, bukan saja untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, Kementerian ATR berupaya melakukan digitalisasi layanan pertanahan, salah satunya layanan elektronik hak tanggungan (HT-el) di 42 kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai proyek percontohan.

Layanan pertanahan berbasis elektronik ini dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau "digital signature" yang akan mempermudah pengguna dalam memberikan persetujuan atau pengesahan Dokumen Elektronik Pertanahan.

Sofyan memaparkan berbagai kemudahan yang diterima investor di Vietnam untuk mengembangkan usahanya. Salah satu contoh yakni perusahaan elektronik terbesar, Samsung yang diberikan hak penggunaan tanah hingga 100 tahun.

"Samsung yang sudah membuat berbagai macam produk, datang ke Vietnam, lalu oleh Pemerintah Vietnam diberikan tanah selama 100 tahun seluas 30 ribu hektare untuk jadi kawasan industri," kata dia.

ANTARA