TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman menilai pemerintah perlu berhati-hati terkait sanksi yang diberikan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang menunggak iuran. Ombudsman juga menyarankan adanya institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menjelaskan bahwa muncul polemik di masyarakat setelah BPJS Kesehatan menyatakan akan menyiapkan regulasi untuk penerapan sanksi bagi peserta penunggak iuran. Sanksi tersebut membuat peserta yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan secara otomatis tidak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, dan layanan-layanan administratif lainnya.

Menurut Alamsyah, Ombudsman memandang bahwa perlu kehati-hatian bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh undang-undang.

"Jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik itu hak konstitusional warga," ujar Alamsyah, Selasa 8 Oktober 2019 dalam keterangan resmi.

Menurut dia, sebagian dari masyarakat yang menunggak iuran tersebut bukanlah penerima upah formal. Bahkan, mereka relatif terdiskriminasi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor formal karena tak bisa berbagi beban iuran dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Alamsyah menilai bahwa masyarakat tersebut berusaha bertahan hidup di sektor informal, tetapi di satu sisi tak termasuk kategori miskin untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, penerapan sanksi bagi mereka memerlukan pertimbangan besar yang berkeadilan.

"Negara manapun dengan perekonomian yang disokong oleh sektor informal tetap akan menghadapi masalah dalam collecting," ujar dia.

Ombudsman pun menyarankan agar pemerintah melakukan institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial bagi lapis masyarakat tersebut, alih-alih menerbitkan kebijakan sanksi inkonstitusional.

Dia menyarankan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan pengalihan premi berupa tunjangan kesehatan para pejabat negara dan sejenis yang dibayarkan oleh negara kepada perusahaan asuransi. Hal tersebut menurutnya dapat diterapkan kepada para pejabat BPJS Kesehatan sendiri agar adil.

"Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara," ujar Alamsyah.