Bappenas Tagetkan Biaya Logistik 2024 di Bawah 20 Persen dari PDB

Rabu, 9 Oktober 2019 11:15 WIB

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan biaya logistik pengiriman barang di Indonesia pada 2024 turun menjadi 20 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Saat ini, biaya logistik Indonesia masih menyentuh 24 persen dari PDB.

"Kalau sekarang mungkin biaya logistik kita di atas 20 persen. Kita harap 2024 udah di bawah 20 persen dan 2045 itu harus di bawah 10 persen," kata Bambang dalam Workshop OECD Advancing Indonesia's Structural Priorities for RPJMN the 2020-2045 di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 9 Omtober 2019.

Bambang mengatakan biaya logistik Indonesia yang masih tergolong tinggi berdampak pada logistic performance index atau indeks performa logistik. Berdasarkan pemeringkatan indeks performa logistik skala global, Indonesia masih menempati posisi ke-46. Indonesia kalah lima tingkat dengan Malaysia yang menempati peringkat ke-41.

Indonesia juga kalah jauh dengan Singapura yang telah menempati posisi ketujuh dalam pemeringkatan indeks performa logistik skala global. Sedangkan Cina menempati posisi ke-26, Thailand ke-32, dan Vietnam ke-39.

Bambang mengatakan biaya logistik bisa ditekan dengan dua cara. Pertama, pemerintah mesti terus membangun infrastruktur untuk mempercepat konektivitas barang dan jasa. Kedua, pemerintah harus memperbaiki jaringan distribusi.

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, beberapa waktu lalu menilai biaya logistik menjadi masalah serius dalam bidang transportasi. Sebab, tingginya biaya logistik menyebabkan harga komoditas turut melonjak tajam.

"Contohnya harga jeruk. Mengapa harga jeruk Cina lebih murah dibanding jeruk Medan di pasar? Ini karena ongkos antar yang tinggi. Jeruk asli Medan kalah murah dengan jeruk Cina," katanya, Juni lalu.

Ellen mengatakan penyebab mahalnya biaya logistik bukan hanya karena terbelit faktor infrastruktur, tapi juga manajemen pengiriman barang. Ia menilai, saat ini waktu angkut barang di Indonesia masih tidak efisien karena buruknya manajemen.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

10 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

22 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

28 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

28 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

31 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

39 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

40 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

40 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

42 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

42 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya