TEMPO Interaktif, Jakarta:Menurut Tosari, penundaan pemilihan Gubernur BI bukan karena DPR ingin menambah calon. Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Tosari Wijaya, mengatakan pintu penambahan nama calon Gubernur Bank Indonesia sudah tertutup. Alasannya, penambahan nama calon oleh Presiden atau penolakan calon oleh DPR, harus dilakukan pada masa tiga pekan sejak nama-nama itu diajukan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Apalagi tanggal 17 Mei sudah terakhir, jadi sebelum itu harus sudah ada, kata dia, usai acara peluncuran buku Hamzah Haz, Konsistensi dan Integritas di Bawah Panji-panji Kabah, Indonesia Baru dan Kemandirian Nasional, dan website www.hamzah-haz.com, di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, selasa (6/5). Menurut Tosari, prosesnya kini sudah memasuki tahap uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Ujian itu sendiri rencananya akan diadakan pada 12 Mei 2003 dan pada 13 Mei hasilnya sudah dilaporkan ke sidang paripurna DPR. Tosari membantah bahwa molornya waktu pembahasan hingga hampir tiga bulan itu terkait dengan upaya mengulur waktu agar bisa menambah calon, di luar Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom, bekas Menteri Koordinator Perekonomian Burhanuddin Abdullah, dan bekas perwakilan Indonesia di IMF Cyrillus Harinowo. Kebetulan reses kita satu setengah bulan, jadi baru setelah reses kita proses, katanya beralasan. Ketua DPP PPP ini juga menepis kekuatiran akan terjadinya kebuntuan dalam proses itu, hingga masa akhir 17 Mei, ketika Gubernur Bank Indonesia habis masa jabatannya. Ini kewajiban dewan, karena kalau tidak, akan dimaki-maki masyarakat kita, kata dia seraya menambahkan bahwa keputusan soal Gubernur itu juga sangat riskan, mengingat BI adalah otoritas moneter satu-satunya di Indonesia. Jadi komposisinya harus sempurna, katanya. Bagaimana dengan peluang para calon? Tosari tak bersedia mengomentari secara spesifik. Menurut dia semua calon memiliki peluang yang sama kuat, karena itulah sebabnya mereka dicalonkan presiden. Sebelumnya, kemarin muncul pertimbangan dari Komisi Keuangan dan Perbankan DPR untuk menambah lagi dua calon Gubernur BI. Menurut wakil ketua komisi itu, Paskah Suzetta, hal itu dilakukan untuk memberikan pilihan calon yang lebih banyak. Tetapi semuanya tergantung hasil konsultasi dengan pimpinan DPR, kata dia. (Deddy Sinaga)