TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan, secara akumulatif, hingga September 2019 terdapat 81 Proyek Stategis Nasional yang telah diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi periode I. Sebanyak 81 proyek strategis yang telah rampung dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 triliun.

Saat ini, Darmin menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional yang terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 triliun.

“Dari 223 proyek strategis nasional tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp 2.500 trilliun. Implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas,” kata Darmin saat memberikan keynote speech pada Seminar Nasional Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024 di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Selain 81 proyek yang rampung, juga terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan 22 proyek masih dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019. Juga ada 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp 2.860 triliun.

Darmin mengatakan, infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia, sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi middle income trap, dapat tercapai.

Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, kata Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, kata dia, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Menurur dia, pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.

Selain yang termasuk proyek strategis nasional, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal ini dilakukan melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.