Rudiantara: Butuh Rp 100 T untuk Infrastruktur Komunikasi

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 1 Oktober 2019 19:42 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan keterangan tentang jumlah hoaks yang terus berkembang di media sosial menjelang Pemilu seusai acara temu Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Hall 2D, Jakarta Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 3 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Indonesia membutuhkan lebih dari Rp 100 triliun dalam sepuluh tahun ke depan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dari negara-negara tetangga.

"Kita ini masih ketinggalan, jadi harus terus membangun infrastruktur," ujar dia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

Indeks ICT Indonesia di ASEAN, kata dia, masih di bawah beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Brunei Darussalam. "Brunei dari segi indeks lebih tinggi karena negaranya kecil, jadi lebih gampang bangunnya."

Belum lagi, dari segi pengeluaran untuk infrastruktur ICT pun duit yang digelontorkan Indonesia masih lebih kecil dari negara lain, yaitu hanya 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto. Sementara, Thailand 0,3 persen dan Malaysia 0,3 persen dari PDB.

Kalau dihitung secara matematis, tutur Rudiantara, pemerintah Malaysia membelanjakan ICT untuk penduduknya hampir 18-20 kali dibanding pemerintah Indonesia. "Jadi ini kita ketinggalan, ingat infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur."

Rudiantara mengatakan sejumlah infrastruktur komunikasi dan informatika yang telah digarap pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun ke belakang adalah Palapa Ring. Berikutnya, adalah pembangunan satelit multifungsi pertama. Pembangunan itu, menurut dia, harus dilanjutkan lagi di periode kedua.

"Kita butuh satelit yang kedua, ketiga, kalau enggak nanti akan semakin ketinggalan terus," ujar Rudiantara.

Mei lalu, Kominfo telah menandatangani perjanjian kerja sama, penjaminan, dan regres proyek pengadaan Satelit SATRIA atau Satelit Republik Indonesia.

"Kerja sama Kementerian Kominfo dengan badan usaha itu untuk merancang, mendesain, memanufaktur, meluncurkan, memelihara, dan mengoperasikan satelit untuk 15 tahun," kata Rudiantara seusai penandatanganan kerja sama di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), sebagai lembaga di bawah Kominfo, sebelumnya telah mengadakan lelang pengadaan satelit dan menetapkan konsorsium PT Satelit Nusantara Tiga, yang seringkali disebut PSN, sebagai pemenang.

Konsorsium PSN itu terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

Satelit multifungsi SATRIA, setelah melalui tahapan pemenuhan pembayaran (financial closing), akan mulai dibangun pada akhir 2019 Thales Alenia Space, Prancis. Perancangan satelit memerlukan waktu 3,5 tahun. "Jadi pada akhir 2022, diharapkan satelitnya sudah meluncur, sudah ada di slot orbit," kata Rudiantara.

Satelit multifungsi SATRIA merupakan salah satu proyek pemerintah untuk penyediaan akses Internet cepat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

3 jam lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

3 jam lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

4 jam lalu

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

Kominfo akhirnya mengizinkan masuknya layanan Starlink ke Indonesia. Bukan untuk kota besar, Starlink didorong masuk ke wilayah terisolir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perlu Regulasi untuk Mengatasi Dampak Buruk AI, Begini Kata Sekjen Kominfo

3 hari lalu

Perlu Regulasi untuk Mengatasi Dampak Buruk AI, Begini Kata Sekjen Kominfo

Walau AI meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tapi tak jarang juga mampu memproduksi hoaks, disinformasi dan bahkan deepfake.

Baca Selengkapnya

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

3 hari lalu

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional

Baca Selengkapnya

Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek

4 hari lalu

Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, meninjau langsung jalan Desa Srikaton menuju ke Jalan Perambahan, pada Minggu, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Judi Online: Seperti Menghadapi Hantu hingga Menarget hanya Operator Level Bawah

5 hari lalu

Judi Online: Seperti Menghadapi Hantu hingga Menarget hanya Operator Level Bawah

Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan problem pemberantasan judi online tak menyentuh akar masalah

Baca Selengkapnya

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

9 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

10 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.

Baca Selengkapnya