TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah meminta Malindo Air untuk melakukan koordinasi dengan otoritas perlindungan data pribadi di 18 negara di mana dari hasil investigasi awal ditemukan kebocoran data pribadi.

"Dirjen – JPDP Malaysia menyampaikan dari hasil investigasi awal ditemukan kebocoran data pribadi yang berasal dari 18 kewarganegaraan, enam di antaranya merupakan negara-negara ASEAN yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar dan Kamboja," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu ihwal pertemuan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pejabat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KMMM) di Putrajaya dua hari lalu, dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 September 2019.

Atas pertemuan itu, Ferdinandus mengatakan Kementerian Kominfo sangat mengapresiasi penerimaan yang sangat cepat dan terbuka dari Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia – Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan pihak manajemen Malido Air di Kuala Lumpur Malaysia dalam menyelesaikan penangan kasus ini.

Pemerintah Indonesia menunggu hasil investigasi pada tahap lanjutan yang dilakukan pihak JPDP Malaysia serta akan terus berkoordinasi dengan Malindo Air dalam rangka mitigasi kegagalan perlindungan data pribadi khususnya data pribadi warga negara Indonesia di masa yang akan datang. "Direncanakan pertemuan lebih lanjut antara Ditjen Aptika dengan Malindo Air akan digelar pada awal Oktober 2019," kata Ferdinandus.

Kasus ini diawali dengan indikasi kebocoran data melalui surat kabar setempat pada 18 September 2019. Temuan kemudian ditindaklanjuti oleh Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia untuk mendapatkan informasi dari Malindo Air terkait adanya kegagalan perlindungan data pribadi penumpang maskapai tersebut.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan JPDP Malaysia, tanggal 19 September 2019, Malindo Air membuat press release pertama terkait indikasi kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan perusahaan GoQou sebagai penyedia layanan platform untuk reservasi dan pembayaran tiket. Satu hari setelah informasi tersebut disampaikan ke publik, maskapai bertemu langsung dengan JPDP Malaysia terkait penanganan kasus kegagalan perlindungan data pribadi tersebut.

Selepas itu, kata Ferdinandus, Malindo Air telah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP Malaysia. Salah satunya melakukan tinjauan dan perbaikan kontrak dengan prosesor data atau penyedia jasa layanan yang digunakan seperti GoQou sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemrosesan data pribadi yang dikelola.

"Secara khusus, Dirjen JPDP Malaysia juga menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam proses investigasi namun di satu sisi menjadi kasus pembelajaran bagi negara-negara ASEAN dalam kolaborasi penanganan insiden kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan banyak negara," ujar Ferdinandus.

Seperti dikutip Asia One, CEO Malindo Air Chandran Rama Muthy akhirnya mengakui terjadi kebocoran data penumpang secara besar-besaran seperti paspor, alamat rumah, nomor telepon ke forum pertukaran data pada Agustus lalu. Menurut Chandran, maskapainya tengah melakukan investigasi tentang masalah ini. Masalah ini pun sudah disampaikan ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada Selasa, 17 September 2019.

CAESAR AKBAR