TEMPO.CO, Ciawi - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita angkat bicara soal demo mahasiswa dan berbagai unjuk rasa di sejumlah daerah selama beberapa hari terakhir. Ia menilai hal tersebut mengganggu aktivitas perdagangan.

"Iya lah ada pengaruh. Kalau saya bilang tidak ada pengaruh, bohong juga," ujarnya usai kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 September 2019. "Kalau tokonya tutup, bagaimana mau dagang. Itu kan bikin susah rakyat."

Enggar juga mempertanyakan pentingnya unjuk rasa yang disampaikan oleh pendemo. Sebab, meski tanpa diprotes, kini revisi Undang-Undang KUHP yang menjadi persoalan sudah jelas ditunda pengesahannya.

"Apalagi yang mau didemo? Saya dulu demo, tapi ada substansinya. Sekarang kalau RUU KUHP itu sudah ditunda kok. Tapi itu urusan lain, sekarang bagaimana menjaga perdagangan tetap kondusif," kata Enggar.

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kualitas produk dagang di tengah transformasi sikap konsumen yang semakin sadar terhadap haknya. "Kami menyatukan langkah dengan teman-teman di daerah, karena semakin lama, tuntutan konsumen atas hak haknya semakin meningkat. Negara semakin maju, konsumen akan semakin sadar atas haknya," tuturnya.

Salah satu upaya pemenuhan hak konsumen itu adalah melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda di Indonesia. Dukungan pemda diperlukan untuk menyaring barang-barang yang masuk ke daerah sehingga barang-barang yang beredar sudah memenuhi standar di daerah.

Artinya barang yang masuk bukan barang buangan ataupun barang bekas. Hal ini sebagai bentuk tameng persaingan terhadap masuknya arus barang dari negara lain menjadi hal yang tidak mungkin dihindari.

Seperti halnya, kata Enggar, dalam menggenjot ekspor. "Ekspor kita meningkat tapi kita juga harus membuka diri. Tapi, harus juga melindungi pasar kita, dalam menjaga ekonomi kita, itu menjadi hal yang utama," ucapnya.

ANTARA