2 Ribu Pengemudi Ojek Online Bakal Demo di DPR Besok

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) berjalan menuju gedung DPR untuk melakukan aksi unjuk rasa, Senayan, Jakarta Pusat, 23 April 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) berjalan menuju gedung DPR untuk melakukan aksi unjuk rasa, Senayan, Jakarta Pusat, 23 April 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengemudi ojek online bakal berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 September 2019. Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan demo di DPR tersebut bakal melibatkan 2 ribuan pengemudi ojek online.

    "Tapi kami bukan bertujuan politik. Justru kami tidak mau dijadikan alat politik," kata Igun saat dihubungi, Kamis dinihari, 26 September 2019.

    Igun mengatakan imbas unjuk rasa yang berujung kerusuhan selama tiga hari ini telah mengganggu pendapatan sebagian pengemudi ojek online. Sebab, sebagian penumpang dan pengemudi sulit mengakses jalan karena adanya kerusuhan di sejumlah kawasan di Jakarta Barat dan Pusat. "Yang kena imbasnya kami."

    Igun berharap unjuk rasa yang bakal digelar pengemudi ojek online pada Jumat besok bisa berjalan lancar. Pengemudi, kata dia, bakal menyampaikan pandangannya terhadap situasi yang terjadi saat ini. "Tapi kami tidak ingin unjuk rasa kami dinilai bermuatan politik. Sebab kami tidak ada di ranah itu," ujarnya.

    Selama tiga hari ini gelombang unjuk rasa terjadi di Jakarta. Demonstrasi telah dilakukan mahasiswa pada 23-24 September 2019. Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK, berujung bentrok dengan petugas keamanan.

    Demonstrasi yang diikuti pelajar pada Rabu, 25 September 2019, pun berujung bentrokan dengan aparat hingga dini hari ini. Para pelajar dengan seragam sekolah dan pramuka memulainya dengan menyerang anggota polisi. Mereka datang ke DPR RI merespons seruan 'Pergerakan STM Se-Jabodetabek' usai dua hari demonstrasi mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK.  

    Kalangan pro reformasi menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan pihak yang  pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat,  Jokowi perlu meniru cara SBY   ketika  mengatasi hal serupa.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.