(kiri ke kanan) Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati, Direktur Eksekutif INDEF Enny S. Hartati, dan Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan dalam diskusi Iluni UI di Kampus Salemba UI, Jakarta Pusat, 3 April 2018. TEMPO/Lani Diana
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Enny Sri Hartati menilai revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK berdampak langsung pada perekonomian.
"Ini bukan hanya sekadar persoalan penguatan atau pelemahan KPK. Tapi efek dari ini, bagaimana dampak dari revisi UU ini terhadap perekonomian Indonesia, menurut saya punya impact langsung," ujar Enny dalam diskusi di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Selasa lalu, DPR RI mengesahkan revisi UU KPK menjadi Undang Undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna. Setidaknya ada tujuh poin revisi UU 30/2002. Seluruhnya, yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan.
"Bagaimana mungkin akan menghasilkan penyelidikan penegakan hukum yang independen?" kata Enny.
Juga, kata dia, hal itu akan menjadi sorotan investor mengenai upaya mengefisienkan berbagai macam alokasi belanja keuangan, negara baik melalui APBN atau APBD untuk stimulus fiskal.
Menurut dia, masyarakat dan investor akan kembali berpikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka akan mempertimbangkan bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara yang benar-benar prudent, menghasilkan alokasi anggaran yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Enny mengatakan keberadaan penegakan hukum termasuk KPK selama ini memberikan terapi kejut yang luar biasa. Karena orang akan berpikir berkali-berkali lipat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengakali kewenangan dan menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan keuangan negara.
Menurut dia, banyak pihak dari eksekutif maupun legislatif yang terkena operasi tangkap tangan KPK, karena menyalahgunakan keuangan negara. Walaupun, kata dia, sekarang modusnya tidak langsung ke APBN, tapi ke dagang.
"Berapa kasus perizinan yang diberikan untuk izin impor. Semua terindikasi tercium oleh KPK, bahwa di sana ada praktik hengki pengki," kata Enny.
