TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) sedang mencari pendanaan untuk proyek Jawa Bali Connection (JBC) 500 kV yang ditargetkan beroperasi pada 2023 atau 2024. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan Santoso mengatakan sebelumnya proyek tersebut telah memiliki pendanaan, tetapi sudah kedaluwarsa. Alasannya, proyek tersebut tidak kunjung dikerjakan lantaran mendapat protes dari masyarakat Bali.

Saat ini, lewat pemerintah daerah Bali, proyek tersebut telah disetujui dengan tidak menggunakan transmisi berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), melainkan perpaduan antara SUTET dan kabel bawah laut.

Dengan diperolehnya persetujuan dari masyarakat Bali, perizinan pembangunan JBC diurus kembali. Sembari mengurus izin, secara paralel dilakukan pencarian dana.

Selain itu, PLN juga sedang melakukan studi kelayakan untuk memastikan pembangunan proyek tidak bertentangan dari sisi lingkungan maupun keekonomian yang layak. PLN juga akan melakukan lelang konstruksi proyek tersebut dengan target dimulai sekitar 6 bulan lagi.

Menurutnya, apabila semua proses tersebut selesai, konstruksi sudah bisa dilakukan dengan waktu pembangunan sekitar 2,5 tahun. Targetnya, pada 2023 atau paling lama 2024 JBC sudah selesai dibangun.

"2024 paling lama. Kita berharap kalau studi ini cepat selesai. Dulu sudah ada pendanaan yang expired, sekarang kita lagi cari pendanaan paralel dengan perizinan yang baru," katanya, Rabu, 18 September 2019.

Saat ini, sistem interkoneksi Jawa-Bali dihubungkan dengan saluran kabel laut tegangan tinggi (SKLTT) 150 kV. Ketika JBC beroperasi, sistem distribusi kelistrikan Jawa-Bali akan semakin kuat dengan beroperasinya dua transmisi.

Pada perencanaan sebelumnya, nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 4,8 triliun. Komitmen pendanaan pun diperoleh dari sejumlah sumber, antara lain senilai US$224 juta dari Asian Development Bank (ADB), US$25 juta dari The ASEAN Infrastructure Fund Ltd. (AIF), US$100 juta dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) atau Bank Pembangunan Jerman, dan Rp223 miliar dari PLN.