TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akan memanggil sejumlah perusahaan dari negeri jiran yang disebut oleh Pemerintah Indonesia karena diduga terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Tanah Air.

"Tentu jika mereka (perusahaan-perusahaan terkait) tidak mau mengambil langkah yang diperlukan, kami mungkin harus membuat regulasi yang akan membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di properti mereka," ujar Mahathir, seperti dilansir Reuters, Rabu, 18 September 2019. "Meski properti itu berada di luar Malaysia."

Pada pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Indonesia Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa sejumlah titik api terdeteksi berada di kebun kelapa sawit yang dioperasikan oleh setidaknya empat anak usaha perusahaan Malaysia. Dua dari empat perusahaan yang disinggung oleh Pemerintah Indonesia mengakui ada kebakaran kecil di lahan yang mereka kelola, tapi sudah dipadamkan.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Indonesia saat ini menghasilkan kabut asap yang menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura. Selain menyebabkan masalah kesehatan, kondisi tersebut juga memaksa sejumlah penerbangan dibatalkan dan sekolah-sekolah diliburkan, termasuk di Malaysia.

Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada Jumat pekan lalu, Menteri Siti menuturkan pihaknya telah menyegel lima lahan konsesi asing yang terlibat dalam karhutla. Kelima perusahaan itu terdiri atas perusahaan-perusahaan asal Singapura dan Malaysia.

Sementara di hari Sabtu pekan lalu, KLHK mengumumkan jumlah lahan konsesi yang disegel telah bertambah menjadi 42. Di luar itu, ada satu lahan milik masyarakat yang juga disegel.

<!--more-->

Terkait pengumuman itu, dua perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Malaysia membantah bahwa lahan anak perusahaannya disegel oleh pemerintah Indonesia karena terlibat karhutla. Dalam keterangan resminya, IOI Corporation Berhad (IOI) menyatakan bahwa anak perusahaannya di Indonesia, PT Sukses Karya Sawit (PT SKS), tidak pernah menerima pengumuman resmi terkait langkah penyegelan tersebut.

"PT SKS telah berupaya keras untuk mengatasi dampak dari musim kemarau berkepanjangan dan risiko kebakaran," seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu, 14 September 2019.

Tak hanya itu, IOI juga mengklaim telah mendeteksi sejumlah kebakaran kecil selama beberapa bulan terakhir. "Dan telah mendampingi perusahaan lain serta penduduk sekitar untuk merespons terhadap meluasnya risiko kebakaran," kata IOI.

PT SKS juga berdedikasi dalam menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memadamkan api, termasuk peralatan dan personel untuk pengawasan, pencegahan kebakaran, hingga pemadaman kebakaran.

Hal senada disampaikan oleh Sime Darby Plantation Berhad (SDP). Perusahaan tersebut mengaku belum menerima segala tindakan yang diambil oleh otoritas Indonesia yang disebutkan bakal menyegel PT Sime Indo Agro (PT SIA) karena kebakaran.

Dalam siaran pers yang beredar di Kuala Lumpur, disebutkan PT SIA adalah bagian dari Minamas Group, anak perusahaan yang sepenuhnya dari SDP di Indonesia. SDP dibantu oleh anak perusahaannya di Indonesia, terus memantau semua lokasi operasinya sepanjang tahun.

SDP ingin mengklarifikasi lebih lanjut bahwa insiden kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 3 September 2019 di luar wilayah operasional PT SIA dan sebenarnya terletak di lahan yang ditempati masyarakat setempat.

BISNIS