Pamit, Begini Rencana Ketua BPK Setelah Pensiun

Rabu, 18 September 2019 07:41 WIB

Mentri Keuangan Sri Mulyani memberi ucapan selamat kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah)di Mahkamah Agung Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Moermahadi Soerja Djanegara sudah menyiapkan rencana selepas pensiun dari jabatannya pada Oktober 2019. Ia mengatakan bakal kembali mengajar bila sudah lengser dari jabatan orang nomor satu di lembaga audit negara tersebut.

"Ya mengajar, saya mengajar kalau sudah pensiun, balik lagi ke sekolah," ujar Moermahadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Moermahadi tercatat sebagai guru besar STIE Kesatuan Bogor.

Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen hari ini, Moermahadi memang sudah berpamitan dengan para anggota DPR. Ia mengatakan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 itu adalah yang terakhir dari BPK periodenya.

"Kami perlu menyampaikan bahwa IHPS I Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja terakhir dari pimpinan BPK 2014-2019, kami selaku pimpinan BPK mohon pamit dan undur diri," kata Moermahadi. "Kami mengapresiasi dukungan dan bantuan dari pimpinan DPR dan jajaran DPR selama masa kepemimpinan kami di BPK, masih banyak pekerjaan rumah kami dalam mendorong pengelolaan keuangan negara sesuai dengan renstra BPK 2015-2019."

Meski demikian, hingga kini anggota BPK anyar masih belum juga ditetapkan. Moermahadi berharap anggota periode penerusnya itu segera terpilih. Sebab, masa jabatannya segera habis, yaitu pada 16 Oktober 2019.

Semestinya, para pengurus periode berikutnya sudah terpilih pada 16 September 2019. Berdasarkan peraturan perundangan, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kekosongan jabatan di lembaga audit negara tersebut. "Memang sekarang sudah terlambat, tapi jangan sampai ada kekosongan, paling tidak 16 Oktober sudah dilantik yang baru," ujar Moermahadi.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

3 hari lalu

5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pengertian, tujuan, manfaat, kepesertaan, hingga besaran iuran.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya