Cukai Rokok Naik 23 Persen, Petani Tembakau: Di Luar Batas Wajar
Reporter
Larissa Huda
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 16 September 2019 07:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menilai kenaikan cukai rokok 23 persen di luar batas ambang kewajaran. Agus menilai dampak terhadap petani cukup besar. Apalagi, kata dia, setidaknya 3 juta petani menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT).
"Suka tidak suka, petani tembakau ini masih bertumpu dari pembelian industri rokok nasional. Setidaknya 90 persen masih bertumpu pada pabrik rokok konvensional, khususnya sigaret kretek mesin atau sigaret kretek tangan," ujar Agus kepada Tempo, Ahad 15 September 2019.
Menurut Agus, cukai bisa berdampak pada iklim bisnis industri yang berpotensi pengurangan permintaan bahan baku tembakau dari petani lokal. Alih-alih bisa menurunkan prevalensi perokok pemula, Agus menilai menaikkan cukai di atas ambang batas hanya akan menggeser pola perokok dari konvesional ke rokok elektrik yang memanfaatkan momentum ini.
"Seharusnya cukai rokok elektrik lebih tinggi karena merugikan dua sisi, baik itu petani karena tidak gunakan bahan baku lokal, dan pemerintah terhadap pendapatan negara," ujar Agus
Soal rencana untuk menekan prevalensi perokok pemula, Agus menuturkan sebagian besar pemicunya berasal dari sigaret putih mesin (SPM), yang mana kandungannya sebagian besar berasal dari impor. Menurut Agus, pemerintah seharusnya menerapkan disparitas cukai, artinya cukai lebih tinggi pada rokok dengan bahan baku impor.
<!--more-->
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menuturkan wacana kenaikan tarif cukai hasil tembakau akan memberi dampak negatif yang bisa memicu kenaikan peredaran rokok ilegal. Imbasnya, target penerimaan dari cukai hasil tembakau sebesar Rp 171,9 triliun pada 2020 tidak akan tercapai.
"Faktanya sampai dengan hari ini kenaikan cukai yang berlebihan menjadi stimulan pertumbuhan rokok ilegal," tutur Ketua Bidang Media Center AMTI Hananto Wibisono.
Jika rokok ilegal semakin marajalela, kata Hananto, maka semua pihak akan dirugikan, yaitu pabrikan rokok legal, pekerja, serta para petani tembaku dan cengkeh. Selain itu, pemerintah juga akan dirugikan karena rokok ilegal tidak membayar cukai.
"Kami berharap pemerintah agar mempertimbangkan keberlangsungan dalam melaksanakan kebijakan maupun membuat peraturan yang dapat berpengaruh kepada petani, pekerja dan pelaku usaha," ujar Hananto.
Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, meyakini kenaikan cukai rokok yang ditetapkan sebesar 23 persen tidak akan membuat produksi rokok menurun drastis. Ia juga tidak yakin produsen bakal mengakali jumlah produksi rokok mereka demi mendapatkan cukai yang lebih rendah.
"Saya kira tidak semudah itu. Tidak akan sampai drastis mempengaruhi (produksi),” ujar Heru pada Sabtu lalu.
Selain itu, kata Heru, produsen rokok juga telah memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri. Jika sebuah merek rokok telah memiliki pasar yang besar lantas mengerem produksinya demi cukai yang lebih rendah, maka pasar mereka bisa direbut oleh kompetitor lainnya. Sehingga, Heru menyerahkan semua pertimbangan tersebut kepada produsen. “Selama itu legal dan sesuai aturannya, tentu pemerintah mempersilahkan,” ujarnya.
<!--more-->
Meski begitu, Heru menyadari akan ada risiko peningkatan peredaran atau jual beli rokok ilegal setelah ada kenaikan cukai rokok. Namun, kata dia, Ditjen Bea Cukai sudah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencegah peredaran rokok ilegal. “Makanya kemarin Kapolri juga menyampaikan dukungannya pada upaya-upaya yang ilegal ini agar tidak bertambah,” kata dia.
Kenaikan cukai rokok mulai 1 Januari 2020 ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat lalu. Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk tiga hal. Pertama, mengendalikan konsumsi rokok mengatur industri rokok, dan menjaga penerimaan negara. Selain cukai, pemerintah juga memutuskan kenaikan harga jual eceran (HEJ) rokok sebesar 35 persen.
FAJAR PEBRIANTO
