TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut empat nama yang dinilai cocok untuk mengisi kursi menteri sektor ekonomi Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi Jilid 2. Keempatnya adalah Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia; Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani; mantan Kepala BKPM, Muhammad Lutfi dan Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Motik.

"Bahlil, Rosan, Luthfi, dan Ketum HIPPI juga terus terang kalau kabinet saat ini anda sudah pada tahu, mana yang punya track record. Tapi menurut saya yang kami soroti disini adalah figur-figur yang akan mengisi kabinet ekonomi itu yang kita soroti," kata Sarman di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

Menurutnya, penunjukan menteri sektor ekonomi sangat penting agar pasar bisa segera merespon. "Karena siapa Menpora, siapa Mensos, siapa Menkes itu tidak berpengaruh terhadap pasar, kalau Kemenkeu, Kemenko itu nanti pasar akan merespon positif atau negatif," ujar Sarman.

Dia mengungkapkan, bahwa menteri ekonomi tidak ingin diisi oleh orang politik. Sarman menjelaskan, kekhawatiran jika diisi oleh politisi, karena pasti mempunyai kepentingan dari partai. Jadi tidak bekerja secara profesional.

"Tapi apapun alasannya mereka punya kepentingan di sana. Pasti ada titipan-titipan dari partai itu. Jadi pasti ke depan juga dia tidak akan bisa netral," ujarnya.

Berbeda jika menteri tersebut dari kalangan non partai, Sarman meyakini figur tersebut dapat bekerja sepenuh hati tanpa tekanan.

Sarman berharap kepada Presiden Jokowi agar betul-betul memilih figur yang mampu bekerjasama, dan sesuai harapan menteri selanjutnya mampu mengeksekusi permasalahan di pasar dengan cepat dan tepat dan sesuai harapan para pengusaha.

Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan bocoran jika perombakan kabinet dilakukan tidak harus menunggu dilantiknya kembali Jokowi sebagai Presiden di Periode Kedua pada Oktober 2019.

Jokowi juga menyampaikan, akan ada perombakan nomenklatur Kementerian. Meski demikian kursi kabinet diperkirakan tetap sama seperti saat ini, yakni 34 kementerian. Salah satu perubahan adalah Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi.