TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui alokasi anggaran Perum Bulog pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 sebesar Rp 12,6 triliun.

"Apakah bisa disetujui," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo bertanya kepada anggota Komisi IV dalam rapat dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di gedung DPR, Jakarta, Senin, 9 September 2019.

Setelah mendapat persetujuan dari para anggota Komisi IV DPR, Edhy langsung mengetok palu. Sebelum meminta persetujuan anggota Komisi IV DPR, dia terlebih dulu mengkonfirmasi jumlah anggaran yang diajukan Bulog kepada Budi Waseso.

Budi mengatakan Bulog mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun dalam RAPBN 2020 yang akan dialokasikan untuk komoditi beras sebesar Rp 5,8 triliun dan Rp 6,7 triliun untuk komoditi selain beras, yaitu jagung, kedelai, gula, dan daging.

Pada kesempatan itu, dia menceritakan kesulitan yang dialami perusahaan pelat merah itu. Dia mengatakan saat Bulog mendapatkan penugasan dari negara, seperti membeli atau menyerap, uangnya semua berasal dari pinjaman dengan bunganya komersial.

Menurut dia, Bulog harus menyiapkan anggaran Rp 14 sampai Rp 16 miliar yang berasal dari bunga dan operasional. "Belum pinjaman kami yang luar biasa. Ini satu bulan kami kalau membayar bunga Rp 240 sampai Rp 250 miliar, itu baru bunganya," kata Budi.

Sementara itu, kata dia, saat ini Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras-beras, seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

"Maka Bulog akan kolaps dan akan hilang, karena memang kami bisa dinyatakan rugi besar. Kami juga mau dukungannya, komisi IV selama ini mendukung kami sehingga kami bisa exist," kata Budi Waseso.

HENDARTYO HANGGI