TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi penyerapan aspal karet lateks oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 1.271,1 ton. Aspal karet sebanyak itu digunakan di sembilan provinsi, untuk mengaspal jalans sepanjang 65,5 kilometer.

"Untuk penyerapan aspal karet lateks 2019 ini sudah dilakukan di sembilan provinsi di Indonesia untuk preservasi jalan dengan total panjang 65,56 kilometer," ujar Atyanto Busono, Direktur Preservasi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan bahwa untuk aspal karet lateks, rencana penyerapannya sebanyak 2.542,20 ton, tetapi yang terealisasi sebanyak 1.271,10 ton.

Sementara itu, Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang menyerap bokar (bahan pengolah karet). "Untuk pengadaan karet bokar di Sumatra Selatan, rencana penyerapannya 2.504 ton bokar atau setara dengan 1.252 ton SIR-20, sedangkan realisasinya 375,82 ton bokar atau setara dengan 187 ton SIR 20," papar Atyanto.

SIR-20 (Standard Indonesia Rubber) adalah karet alam atau karet yg dikeringkan dengan standar internasional dengan kadar kotoran maksimal 20 persen.

Sebelumnya, pemerintah kabupaten Musi Banyuasin atau Muba membangun pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks Pravulkanisasi. Pabrik yang akan dibangun di kota Sekayu ini tercatat sebagai yang pertama di Indonesia.

Bupati Muba, Dodi Reza Alex mengatakan pabrik dibangun untuk meningkatkan harga jual karet rakyat yang dalam beberapa tahun terakhir ini turun drastis. "Ini juga sebagai pemacu implementasi program pembangunan jalan aspal karet," katanya, Sabtu, 3 Agustus 2019.

Muba berhasil merealisasikan inovasi pembangunan infrastruktur jalan aspal karet di Desa Mulyorejo B4 Kecamatan Sungai Lilin pada Oktober 2018 lalu. Dalam waktu dekat ini Pemkab Muba sudah menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan jalan aspal karet di beberapa wilayah. Dengan adanya pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks Pravulkanisasi, Dodi meyakini aplikasi aspal karet dapat diterapkan hingga ke luar daerah.

BISNIS | PARLIZA HENDRAWAN