Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengecek pengoperasian runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, 8 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Banten - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal menyewa kurang lebih 100 mobil listrik pada Desember 2019. Mobil tersebut akan digunakan langsung oleh Budi dan 100 orang pejabat eselon I dan II di Kementerian Perhubungan.
“Saya pertama kali yang pakai,” kata Budi saat ditemui di Kantor Airnav Indonesia, Minggu, 8 September 2019.
Namun, Budi belum bersedia merinci berapa besar anggaran yang akan digelontorkan untuk menyewa sedan listrik ini, termasuk merek kendaraan yang akan disewa. Selama ini, kata dia, Kemenhub hanya menyewa mobil biasa seperti Sedan Toyota Camry. Maka ke depan, pengadaan akan dialihkan ke mobil listrik. “Harga sewanya mungkin setara,” kata dia.
Menurut Budi, mobil ini bakal disewa dengan sistem leasing melalui sejumlah perusahaan yang sudah berpengalaman mendatangkan mobil listrik. Salah satunya yaitu perusahaan taksi Blue Bird yang sudah meluncurkan taksi listrik produksi BYD dan Tesla. Namun, kerja sama tetap akan dilakukan secara komersial.
Saat ini, pengembangan mobil listrik memang semakin gencar dilakukan setelah payung hukumnya terbit yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Aturan ini terbit pada 12 Agustus 2019.
Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun juga sudah memerintahkan perluasan penggunaan mobil listrik ini. Ia berharap, rencana Kemenhub ini juga bisa diikuti oleh kementerian lainnya. Jika saya 34 kementerian menggunakannya, kata Budi, maka diperkirakan ada 3.600 mobil listrik yang bisa digunakan di jalanan Indonesia.
Direktur Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, selama ini Kemenhub memang menyewa beberapa mobil untuk kegiatan operasional sehari-hari. Sebab, mobil yang tersedia jumlahnya terbatas, bahkan sempat dilarang untuk dibeli. Total, kata dia, ada sekitar 118 pejabat eselon I dan II di Kemenhub. “Jadi kami bisa alihkan, bisa juga kami tanya ke Blue Bird yang sudah pengalaman,” kata dia.
